Aturan Tambang dan Ekspor Berubah, Fitch Soroti Risiko Keuangan Emiten di Indonesia



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perubahan kebijakan pemerintah di sektor pertambangan, ekspor, dan devisa hasil ekspor (DHE) berpotensi menjadi ujian baru bagi ketahanan keuangan perusahaan sumber daya alam di Indonesia. Tekanan tidak hanya datang dari kemungkinan bertambahnya pungutan, tetapi juga dari risiko tertahannya arus kas, meningkatnya kebutuhan modal kerja, hingga terbatasnya fleksibilitas pendanaan perusahaan.

Fitch Ratings dalam laporan yang dirilis 19 November 2026 menilai, perubahan regulasi tersebut dapat menekan berbagai rantai bisnis komoditas, meskipun tingkat dampaknya akan berbeda pada setiap perusahaan. Emiten dengan biaya produksi tinggi, likuiditas terbatas, kebutuhan belanja modal besar, dan ketergantungan pada satu komoditas dinilai memiliki risiko lebih besar terhadap perubahan kebijakan.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah rencana pemerintah meningkatkan porsi manfaat ekonomi dari sektor pertambangan yang diterima negara. Presiden Prabowo Subianto pada 14 November 2026 menyampaikan bahwa sedikitnya 70% manfaat dari izin pertambangan seharusnya menjadi bagian negara. Pemerintah juga membuka kemungkinan kepemilikan saham yang dikendalikan negara dalam perusahaan pertambangan.


Baca Juga: SUV Listrik Hyundai NEIRA Meluncur, Harga Mulai Rp 388 Juta untuk 1.000 Pembeli

Namun, Fitch menilai mekanisme penerapan kebijakan tersebut masih belum jelas. Dampaknya terhadap perusahaan tambang akan bergantung pada apakah target 70% tersebut mencakup pajak, royalti, dan manfaat ekonomi domestik yang selama ini sudah diterima negara, atau justru menghadirkan pungutan tambahan maupun klaim kepemilikan yang secara langsung mengurangi arus kas perusahaan.

Jika kebijakan tersebut berujung pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan, perusahaan dengan biaya produksi tinggi dan kebutuhan investasi besar berpotensi menghadapi tekanan paling berat. Ruang perusahaan untuk menyerap tambahan beban menjadi lebih terbatas, terutama ketika kebutuhan pendanaan operasional dan belanja modal masih tinggi.

Verifikasi ekspor berpotensi memperpanjang perputaran kas

Risiko regulasi berikutnya berasal dari perubahan mekanisme verifikasi ekspor. Mulai 1 Januari 2027, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memulai proses verifikasi harga dan dokumen ekspor.

Dalam skema ini, eksportir tetap mengendalikan komoditas dan kontrak komersialnya. Namun, perusahaan harus menanggung biaya langsung dari penerapan rezim verifikasi baru tersebut.

Menurut Fitch, biaya verifikasi kemungkinan masih dapat diserap eksportir. Persoalan yang lebih besar justru terletak pada kemungkinan keterlambatan pengiriman dan penyelesaian ekspor akibat proses pemeriksaan. Kondisi tersebut dapat memperpanjang waktu penerimaan pembayaran sehingga kebutuhan modal kerja perusahaan meningkat.

Besaran biaya final verifikasi ekspor minyak sawit masih dijadwalkan ditetapkan pada Desember 2026. Sementara itu, pungutan untuk komoditas batu bara dan ferroalloy belum diputuskan.

Pada industri kelapa sawit, tambahan biaya verifikasi diperkirakan relatif dapat diserap produsen karena perusahaan selama ini sudah menanggung beban pungutan ekspor yang cukup besar.

Sebagai gambaran, harga referensi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada November 2026 mencapai US$ 978,90 per ton. Sementara itu, tarif bea keluar dan pungutan ekspor secara keseluruhan mencapai US$246,36 per ton atau setara 25,2% dari harga referensi.

Baca Juga: Kia Bidik 60 Outlet Dealer pada 2027, Siapkan Model Hybrid dan MPV Baru

Dengan struktur pungutan tersebut, biaya verifikasi DSI diperkirakan relatif kecil dibandingkan beban yang sudah berjalan. Meski demikian, keterlambatan proses ekspor tetap dapat memperpanjang siklus modal kerja dan menahan penerimaan kas produsen.

Penempatan DHE selama 12 bulan batasi fleksibilitas keuangan

Tekanan terhadap likuiditas juga berpotensi meningkat akibat ketentuan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Eksportir nonmigas pada umumnya diwajibkan menempatkan 100% DHE di dalam negeri selama 12 bulan.

Meskipun dana tersebut tetap dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban domestik dan pembayaran utang, Fitch menilai ketentuan ini dapat mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan.

Dampaknya terutama dirasakan eksportir dengan likuiditas lemah dan kebutuhan investasi besar. Keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana dapat menjadi tantangan ketika perusahaan membutuhkan pembiayaan untuk belanja modal, memenuhi kewajiban keuangan, atau membiayai kebutuhan operasional mendesak.

Dengan demikian, risiko perubahan regulasi tidak hanya berkaitan dengan besarnya pungutan yang harus dibayar perusahaan. Pembatasan akses dan fleksibilitas penggunaan dana juga dapat memengaruhi kemampuan perusahaan mengelola kebutuhan kas sehari-hari.

Ketahanan emiten batu bara ditentukan biaya produksi dan posisi kas

Di sektor batu bara, pemerintah turut mempertimbangkan penerapan bea keluar sebesar 1%-5%. Namun, besaran tarif dan mekanisme final pungutan tersebut masih belum diputuskan.

Fitch menilai kemampuan perusahaan menghadapi tambahan beban akan sangat ditentukan oleh kondisi neraca keuangan, efisiensi biaya produksi, dan kebutuhan belanja modal.

Baca Juga: LEPAS Pasarkan SUV Listrik E6 EV, Harga Mulai Rp 419,9 Juta

PT Golden Energy Mines Tbk (BB-/Stable), misalnya, dinilai memiliki ruang ketahanan yang lebih besar karena didukung posisi kas bersih, biaya produksi rendah, serta kebutuhan belanja modal yang relatif terbatas.

Sebaliknya, PT Indika Energy Tbk (B+/Stable) memiliki ruang ketahanan yang lebih sempit. Arus kas dari bisnis batu bara perusahaan juga digunakan untuk membiayai ekspansi ke bisnis pertambangan emas.

Meski demikian, Fitch menilai likuiditas Indika Energy dalam jangka pendek masih memadai.

Perbandingan kedua perusahaan tersebut menunjukkan bahwa besarnya tarif pungutan bukan satu-satunya faktor penentu dampak kebijakan. Struktur biaya, posisi kas, dan kebutuhan pendanaan juga menjadi penentu kemampuan emiten menyerap tambahan beban.

Kontraktor tambang menghadapi risiko dari gangguan operasional pelanggan

Selain produsen komoditas, perusahaan kontraktor pertambangan juga menghadapi risiko yang tidak kalah besar. Fitch menilai kontraktor dengan likuiditas lemah dan ketergantungan tinggi pada sejumlah kecil pelanggan paling rentan apabila perubahan regulasi mengganggu kegiatan produksi pelanggan.

Ketidakpastian turut muncul setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru terkait keterlibatan kontraktor lokal serta pembatasan penggunaan kontraktor afiliasi.

Fitch mencontohkan penurunan peringkat PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menjadi CCC-(idn) dari sebelumnya A(idn) pada 11 November 2026.

Penurunan peringkat tersebut mencerminkan kondisi likuiditas yang tidak didukung pendanaan memadai, risiko pembiayaan kembali utang, serta tingkat leverage yang dinilai tidak berkelanjutan.

Persetujuan kementerian yang tertunda telah mengurangi tingkat utilisasi peralatan BUMA setelah salah satu pelanggan utamanya menyatakan keadaan kahar (force majeure). Kondisi tersebut semakin memperburuk posisi likuiditas perusahaan yang sebelumnya sudah lemah.

Kasus BUMA memperlihatkan bagaimana gangguan operasional pelanggan dan ketidakpastian regulasi dapat menimbulkan dampak berantai bagi kontraktor tambang. Ketika aktivitas produksi pelanggan terganggu, utilisasi peralatan dan penerimaan kontraktor ikut terpengaruh, sementara kewajiban keuangan perusahaan tetap harus dipenuhi.

Integrasi bisnis dan diversifikasi menjadi penyangga

Di tengah meningkatnya risiko regulasi, Fitch menilai karakteristik struktural perusahaan akan menentukan seberapa besar tekanan yang diterima masing-masing emiten.

Baca Juga: Peredaran Rokok Ilegal Mengkhawatirkan, Pengusaha Butuh Kepastian Hukum

Perusahaan pengolahan yang berdiri sendiri (standalone processors) dinilai lebih rentan terhadap gangguan pasokan bahan baku maupun ekspor dibandingkan kelompok usaha yang memiliki integrasi bisnis dari hulu hingga hilir.

Pada industri kelapa sawit, misalnya, konsentrasi operasional Golden Agri-Resources di Indonesia meningkatkan eksposurnya terhadap biaya dan gangguan ekspor. Sebaliknya, SD Guthrie Berhad (BBB/Stable) memiliki penyangga lebih kuat melalui diversifikasi geografis dan neraca keuangan yang lebih baik.

Sementara itu, perusahaan milik negara seperti PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID (BBB/Negative) beserta anak usahanya berpotensi menghadapi tekanan tambahan dari tuntutan investasi yang diarahkan pemerintah maupun pembagian dividen yang lebih tinggi. Namun, akses pendanaan yang lebih kuat dapat membantu mengurangi tekanan tersebut.

Fitch juga menilai diversifikasi dan integrasi bisnis menjadi faktor penting di sektor lainnya. Pada industri batu bara, perusahaan dengan biaya produksi rendah, posisi kas bersih, dan kebutuhan belanja modal terbatas memiliki daya tahan lebih baik.

Di sektor kontraktor tambang, kontrak jangka panjang, lokasi operasi yang terdiversifikasi, serta fasilitas likuiditas berkomitmen dapat menjadi penyangga ketika aktivitas pelanggan terganggu.

Adapun pada industri kelapa sawit, diversifikasi geografis, integrasi bisnis hilir, dan likuiditas kuat membantu meredam risiko. Sementara di industri ferroalloy dan nikel, integrasi antara tambang dan fasilitas peleburan serta diversifikasi produk dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan baku dan penjualan kepada pihak berelasi.

Secara keseluruhan, Fitch menilai perubahan kebijakan pemerintah akan menghasilkan tingkat tekanan yang berbeda terhadap profil kredit perusahaan sumber daya alam Indonesia.

Emiten dengan struktur biaya efisien, neraca keuangan sehat, likuiditas kuat, dan bisnis terintegrasi dinilai memiliki kemampuan lebih baik untuk mempertahankan ketahanan kredit. Sebaliknya, perusahaan dengan margin tipis, ketergantungan pada satu komoditas atau pelanggan, serta kebutuhan pendanaan besar berpotensi menghadapi tekanan lebih berat terhadap arus kas dan kemampuan memenuhi kewajiban keuangan.

Baca Juga: Peredaran Rokok Ilegal Mengkhawatirkan, Pengusaha Butuh Kepastian Hukum

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News