KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tata niaga dan harga nikel domestik antara penambang dengan pengusaha smelter saat ini sedang disiaokan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, dalam pengaturan tata niaga ini, pemerintah ingin memastikan harga nikel domestik tidak merugikan penambang maupun pengusaha smelter.

Oleh sebab itu, dalam pengaturan yang tengah digodok, tata niaga bijih nikel (ore) kadar rendah harus mempertimbangkan Harga Pokok Produksi (HPP). Sehingga, harga tidak boleh lebih rendah dari HPP ore penambang maupun HPP untuk pemrosesan produk di smelter, seperti pengolahan ore menjadi Nikel Pig Iron (NPi) atau Feronikel.

"Supaya berkeadilan antara penambang dan pengusaha smelter. Pemerintah harus ada di tengah. Nah, itu yang lagi kami diskusikan," kata Yunus saat dihubungi Kontan.co.id, Jum'at (17/1).

Baca Juga: Banyak tambang tutup, penambang nikel tagih pengaturan tata niaga dan harga domestik

Yunus mengakui, saat ini penambang memikul beban yang lebih berat, lantaran ada kenaikan tarif royalti untuk ore nikel dari 5% menjadi 10%. Karenanya, ESDM memastikan perhitungan HPP sebagai dasar harga domestik ini juga harus memasukkan komponen penambahan biaya akibat kenaikan royalti.

"Justru itu juga, berapa HPP dengan kenaikan royalti, kami lagi hitung," sebut Yunus.

Yunus bilang, saat ini pihaknya masih mengumpulkan data guna mengkaji besaran HPP yang ideal. Pengaturan ini pun dibahas dengan melibatkan stakeholders penambang dan pengusaha smelter, termasuk Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Asosiasi Perusahaan Peleburan dan Pemurnian lndonesia (AP3l).

"Kami sedang kaji, dan mencari seluruh data yang representatif. Kita cari data riil dari penambang dan smelter," kata Yunus.\

Editor: Handoyo .