KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional yang mencakup implementasi kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading). 

Edi Susilo, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengatakan, rancangan Perpres ini sudah memuat pengaturan Zero ODOL dan kini sedang dalam proses finalisasi dengan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak.

Dia bilang, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengusulkan sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN), antara lain integrasi pendataan angkutan barang secara elektronik, pengawasan dan penindakan praktik pungli, pengaturan kelas jalan, peningkatan daya saing logistik melalui multimoda, pemberian insentif/disinsentif, kajian dampak zero ODOL, penguatan tenaga kerja, harmonisasi regulasi, serta penguatan kelembagaan. 

Tugu Insurance Sabet Penghargaan The Best Emission Reduction Transparency Award 2025

“Sekarang ke 9 RAN ini masih terus dilakukan sinkronisasi dan kerjasama semua pihak,” ujar Edi dalam keterangannya, Rabu (30/7).

Penyusunan regulasi ini akan dikawal Kemenko Perekonomian, sementara pelibatan stakeholder terkait Zero ODOL akan ditangani Kemenko Infrastruktur. Edi menyebut koordinasi intensif terus dilakukan.

Baca Juga: Terkait Zero ODOL, Pemerintah Harus Menjamin Kualitas Hidup Pekerja Logistik

Draf rancanagn Perpres disebut juga mencakup penguatan infrastruktur konektivitas dan sarana logistik. Salah satu program utamanya adalah optimalisasi transportasi darat dengan target preservasi jalan nasional dan tol sepanjang 50.064 km pada 2025–2029, di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

PUPR juga akan menyusun peta koridor logistik dan meningkatkan kualitas jalan menuju simpul transportasi, sejalan dengan RTRW, dengan pendanaan sektor tambang, perkebunan, dan pertanian.

Kementerian PUPR juga akan menguji coba peningkatan muatan sumbu terberat (MST) di jalur logistik strategis seperti Lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, Selatan Kalimantan, dan Barat Sulawesi pada 2026.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan bertanggung jawab mengoptimalkan sarana angkutan barang berbasis rel, termasuk penambahan stamformasi di Pulau Jawa, optimalisasi layanan publik angkutan barang, penyusunan regulasi pelayanan publik kereta barang, serta implementasi standar sarana dan prasarana rel. Semua target ditetapkan rampung antara 2025–2029.

Baca Juga: Infrastruktur Jalan Berantakan, Perlu Pembenahan Sebelum Menerapkan Zero ODOL

Kemenhub juga ditugaskan membangun terminal angkutan barang di simpul logistik seperti pelabuhan dan stasiun, menyusun studi perbandingan tarif angkutan barang kereta versus truk dan mengoptimalkan transportasi multimoda.

Adapun Kementerian Perindustrian akan fokus pada optimalisasi angkutan laut, termasuk skema pembiayaan galangan kapal, dengan target selesai 2026. Kemendagri bertugas menyusun klasifikasi jalan provinsi/kabupaten dan memperkuat penyelenggaraan jalan khusus logistik, serta pemasangan rambu informasi kelas jalan—semua ditargetkan tuntas pada 2026.

Kementerian Keuangan akan menyiapkan skema insentif fiskal dan nonfiskal untuk kendaraan ODOL. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyusun laporan akhir kajian dampak kebijakan Zero ODOL terhadap ekonomi, biaya logistik, dan inflasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News