JAKARTA. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah inginkan penjabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten turut dilibatkan dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatab Banten. Pengacara Atut, Firman Wijaya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mendalami hal tersebut. "Ya. Saya pikir tinggal KPK akan mendalami ini," kata Firman saat disinggung apakah peran pejabat Dinas Kesehatan Banten perlu dilibatkan, Rabu (12/2). Atur melalui pengacaranya menjelaskan bahwa Atut memang turut menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun, menurut Firman, kliennya hanyalah sebagai Gubernur saya, bukan sebagai pengguna dan kuasa pengguna anggaran tersebut. Pengguna anggaran menurutnya yakni Kepala Dinas Kesehatan.
Atut minta Dinkes dilibatkan dalam kasus alkes
JAKARTA. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah inginkan penjabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten turut dilibatkan dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatab Banten. Pengacara Atut, Firman Wijaya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mendalami hal tersebut. "Ya. Saya pikir tinggal KPK akan mendalami ini," kata Firman saat disinggung apakah peran pejabat Dinas Kesehatan Banten perlu dilibatkan, Rabu (12/2). Atur melalui pengacaranya menjelaskan bahwa Atut memang turut menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun, menurut Firman, kliennya hanyalah sebagai Gubernur saya, bukan sebagai pengguna dan kuasa pengguna anggaran tersebut. Pengguna anggaran menurutnya yakni Kepala Dinas Kesehatan.