JAKARTA. Pemerintah dan Pertamina naga-naganya tak serius menguak tabir mafia minyak dan gas (migas) di tubuh Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).  Hasil audit forensik dan investigasi terhadap Petral kemungkinan  hanya berhenti pada "mafia kelas teri" dan rekanan Pertamina di luar negeri.

Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina, di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamis (12/11) menyatakan, sejauh ini tak ditemukan keterlibatan pemerintah dalam dugaan praktik rente pengadaan migas di Petral. Keterlibatan pihak lain masih perlu penelusuran lebih jauh.

Dwi menyatakan, Pertamina akan melakukan dua aksi. Pertama, memproses langsung karyawan Pertamina yang terlibat praktik kotor.

Kedua, menyelesaikan analisis hukum dengan target rampung dalam seminggu. Hasil analisis hukum tersebut akan diserahkan Pertamina ke penegak hukum.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu menyatakan, oknum yang terlibat dalam kasus Petral akan terungkap saat hasil audit Petral dibuka secara transparan kepada publik. Asal tahu saja, sejatinya hasil audit saat ini sudah mengungkapkan orang, perusahaan dan modus di balik praktik kotor Petral.

Menteri ESDM Sudirman Said enggan membeberkan detail isi audit Petral. Dia menandaskan, audit dan likuidasi Petral adalah tindakan strategis dengan pendekatan profesional. "Karena itu sebaiknya tidak dijadikan sensasi politik," kata Sudirman dalam pesan singkat kepada KONTAN, Kamis (12/11).

Menteri BUMN Rini Soemarno akan melaporkan aspek legal hasil audit Petral tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Rini dan Menteri ESDM akan melaporkannya ke Presiden Jokowi, sekembalinya dari luar negeri.

Kabar yang mulai beredar dan sampai KONTAN, ada dua nama yang diseret dalam kasus Petral. Satu orang berinisial SNP, direktur perusahaan berinisial GMN, dan satu orang lagi berinisial TWL asal Singapura. Dua orang ini dianggap hanya sebatas pesuruh dari pemain yang lebih besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia