KONTAN.CO.ID - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, resmi mengumumkan langkah darurat untuk memproteksi ekonomi domestik dari lonjakan harga energi global. 

Dalam rapat Kabinet Nasional Senin (30/3), pemerintah Australia menyepakati pemangkasan pajak bahan bensin dan solar sebesar 26,3 sen per liter, yang akan berlaku mulai Rabu, 1 April 2026, untuk jangka waktu tiga bulan.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Terkerek Perang, PDIP: Subsidi BBM Bisa Bengkak Rp 400 Triliun

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Kebijakan agresif ini diambil menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak mentah dunia dari US$ 60 menjadi US$ 116 per barel sejak awal tahun. 

Treasurer of Australia (Menteri Keuangan Australia), Jim Chalmers, mengkalkulasi total biaya bantuan biaya hidup ini mencapai A$ 2,55 miliar, ditambah hilangnya potensi pendapatan senilai A$ 53 juta akibat penghapusan biaya penggunaan jalan bagi kendaraan berat.

"Kami memahami tekanan biaya hidup ini nyata. Dampak perang di belahan dunia lain terasa hingga ke SPBU kita. Pemerintah bertindak sekarang untuk melindungi warga Australia dari dampak terburuk," tegas Perdana Menteri Albanese dalam pernyataan yang siaran langsung di kanal Youtube @AUSParliamentLive, Senin (30/3).

Empat Tahap Keamanan Energi

Pemerintah Australia juga merilis Rencana Keamanan Bahan Bakar Nasional yang mencakup empat tingkatan aksi strategis:

Pertama: Plan and Prepare yakni pemantauan ketat saat pasokan masih normal.

Kedua, Keep Australia Moving (Status Saat Ini): Memperkuat pasokan melalui langkah pencegahan dan mendorong penghematan sukarela.

Ketiga, Targeted Action: Fokus distribusi bahan bensin ke sektor prioritas jika gangguan pasokan berlanjut.

Keempat, Protect Essential Services: Intervensi penuh pemerintah untuk memastikan layanan vital dan ekonomi tetap beroperasi.

Baca Juga: Awal 2026, Harga Biodiesel Naik Lagi Tembus Rp 13.631 per Liter, Apa Sebabnya?

Stimulus  Logistik & Transportasi

Selain pemangkasan pajak BBM bagi konsumen ritel, pemerintah Australia juga menghapus Biaya Penggunaan Jalan (Road User Charge) bagi kendaraan berat selama tiga bulan. 

Langkah ini ditujukan untuk menjaga arus kas perusahaan truk kecil yang kerap tertekan akibat skema pembayaran kontrak 30 hingga 90 hari. 

Kenaikan tarif penggunaan jalan yang dijadwalkan berikutnya juga resmi ditunda selama enam bulan.

Sementara Menteri Energi Australia, Chris Bowen, menambahkan bahwa pemerintah melalui Export Finance Australia telah melakukan intervensi signifikan untuk menjamin kargo BBM internasional tetap menuju Australia, bukan dialihkan ke negara lain. 

Tonton: BREAKING NEWS! Presiden Prabowo Subianto Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang

"Kami memastikan perusahaan Australia mampu bersaing di pasar spot Asia dan Amerika Serikat yang sangat fluktuatif," ujarnya.

Meskipun pasokan jangka pendek diklaim aman, dengan masuknya sembilan kapal tambahan menggantikan enam kapal yang batal tiba di bulan Maret—pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk bijak mengonsumsi BBM dan beralih ke transportasi umum guna mengamankan stok bagi wilayah regional.

Langkah fiskal ini diproyeksikan mampu memangkas inflasi utama (headline inflation) sebesar 0,5 poin persentase hingga kuartal Juni 2026. 

PM Albanese memastikan koordinasi dengan negara bagian tetap solid, termasuk kesepakatan untuk tidak mengambil keuntungan dari kenaikan komponen pajak pertambahan nilai akibat fluktuasi harga ini.