​KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Pemerintah Australia diperkirakan akan mengumumkan penyempitan defisit anggaran dalam penyampaian APBN pada Selasa (12/5/2026), didorong lonjakan pendapatan dari sektor komoditas.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga tengah menyiapkan reformasi pajak properti terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Baca Juga: Rupiah Anjlok ke Rp 17.495 per Dolar AS Selasa (12/5), Jadi Mata Uang Asia Terlemah

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Melansir Reuters, data Kementerian Keuangan Australia menunjukkan defisit anggaran diproyeksikan lebih rendah dibandingkan proyeksi ekonomi pemerintah pada Desember 2025. Secara keseluruhan, posisi fiskal diperkirakan membaik hingga A$44,9 miliar.

Rincian anggaran akan diumumkan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di parlemen pada pukul 19.30 waktu setempat.

“Akan ada lebih banyak penghematan dan reformasi dibanding biasanya di tengah ketidakpastian ekonomi global yang juga lebih besar dari biasanya,” ujar Chalmers kepada wartawan di Canberra, Selasa (12/5/2026).

Chalmers mengatakan APBN tahun ini akan memuat lima paket utama yang berfokus pada ketahanan energi, biaya hidup dan perumahan, produktivitas, reformasi perpajakan, serta efisiensi belanja negara.

Baca Juga: Kapal Migran Indonesia Tenggelam di Malaysia, 14 Orang Masih Hilang

Sorotan utama pasar tertuju pada rencana reformasi pajak properti yang disebut-sebut mencakup pengetatan diskon pajak capital gain dan pembatasan skema negative gearing.

Sebagai informasi, negative gearing merupakan skema yang memungkinkan investor properti mengurangi kerugian investasi dari penghasilan kena pajak.

Pemerintah Australia menilai sistem pajak dan pasar perumahan saat ini tidak lagi berjalan optimal bagi sebagian besar masyarakat, khususnya generasi muda yang kesulitan membeli rumah.

“Saya tidak menampik kekhawatiran nyata masyarakat Australia mengenai sulitnya mendapatkan akses ke pasar perumahan dan perekonomian secara lebih luas,” ujar Chalmers seperti dikutip Australian Financial Review.

Media lokal melaporkan pemerintah mempertimbangkan penghapusan diskon 50% pajak capital gain untuk aset yang dimiliki lebih dari satu tahun.

Baca Juga: Kondisi Kesehatan Donald Trump Dipantau Publik, Pemeriksaan Fisik Digelar 26 Mei

Pemerintah juga disebut berpeluang kembali menerapkan sistem sebelum 1999, yakni pajak atas keuntungan investasi yang telah disesuaikan dengan inflasi.

Kebijakan diskon pajak capital gain dan negative gearing selama ini kerap dikritik karena dinilai lebih menguntungkan investor kaya dan memperburuk keterjangkauan rumah bagi generasi muda.

Selain reformasi perpajakan, pemerintah Australia juga akan mengalokasikan dana sebesar A$10 miliar untuk membangun cadangan bahan bakar milik pemerintah guna mencegah krisis pasokan energi akibat perang Iran.

Di sektor pertahanan, pemerintah menyiapkan tambahan belanja sebesar A$53 miliar dalam 10 tahun mendatang, termasuk kenaikan A$14 miliar selama periode proyeksi anggaran.

Sementara itu, pemerintah juga berencana melakukan perombakan besar pada program tunjangan disabilitas yang selama ini membebani anggaran negara.

Baca Juga: Dolar AS Stabil Selasa (12/5) Pagi di Tengah Meredupnya Harapan Damai Timur Tengah

Reformasi tersebut diperkirakan dapat menghasilkan penghematan lebih dari A$35 miliar dalam empat tahun ke depan.

Meski harga komoditas yang tinggi membantu meningkatkan penerimaan negara, pemerintah tetap menghadapi tekanan untuk menahan belanja publik agar tidak memperburuk inflasi.

Bank Sentral Australia (RBA) telah menaikkan suku bunga tiga kali tahun ini menjadi 4,35% untuk meredam dampak lonjakan harga energi akibat perang Iran.

Chief Economist HSBC Australia dan Selandia Baru Paul Bloxham menilai, pasar akan mencermati apakah pemerintah benar-benar mampu menekan pengeluaran.

“Jika kebijakan fiskal justru ekspansif, maka risiko kenaikan suku bunga lanjutan oleh RBA akan meningkat dan dapat memicu resesi demi mengembalikan inflasi ke target,” kata Bloxham.