JAKARTA. Anda yang suka mengisi kendaraan bermotor dengan premium tampaknya harus bersiap. Terhitung mulai awal Mei, Pertamina  akan menghentikan penjualan bensin dengan kadar research octane number (Ron 88) alias premium secara bertahap.  

Sebagai gantinya, Pertamina akan menjual bensin Ron 90 dengan nama Pertalite. "Harganya tentu akan lebih mahal ketimbang premium," tandas  Ahmad Bambang, Direktur Pemasaran Pertamina.

Tahap awal, Pertalite hanya akan dijual di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang.  Adapun, "Premium cuma akan dijual di SPBU di jalur angkutan umum, angkot dan mikrolet di pinggiran kota saja," ujar Ahmad ke KONTAN, Kamis (4/16).

Ahmad mengklaim, Pertalite memiliki kualitas bahan bakar yang lebih baik ketimbang premium. Selain menghasilkan suara mesin kendaraan yang halus, Pertamina juga mengklaim bensin baru ini ramah lingkungan.

Untuk mendapatkan Pertalite dengan RON 90, Pertamina harus impor. Tapi, pencampuran atau blending dilakukan di  Indonesia.  Sayang, Ahmad enggan membeberkan harga jual Pertalite serta besaran biaya blending Pertalite. "Masih kami kaji dan dihitung," jelas dia.

Dari informasi yang didapat KONTAN, harga Pertalite lebih murah  ketimbang Pertamax.  Hitungan Tim Reformasi Tata Kelola Migas, "Harga Petralite Rp 7.500-7.800 per liter, lebih mahal dari premium," ujar Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radhi, kemarin. (16/4).

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, Pertalite akan memberikan pilihan bagi konsumen. Namun, yang perlu diingat, Pertalite adalah bahan bakar minyak komersial yang tak mendapat subsidi pemerintah. Makanya, harga Pertalite akan berfluktuasi tiap bulan laiknya Pertamax.  "Kelak, konsumen ada pilihan, premium yang murah, yang mahal Pertalite, dan yang lebih bagus Pertamax," ujar Wianda. 

Menurutnya, produk baru Pertamina ini juga sudah mendapat rekomendasi  Tim Reformasi Tata Kelola Migas beberapa bulan lalu. Alasannya:  bensin Ron 88 sudah tak dijual lagi di negara manapun.

Tapi, menurut Ketua Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja, Pertamina tak bisa serta merta menyetop penjualan premium di kota besar. "Penghapusan harus dapat izin dari pemerintah," ujar dia. Dan, sepengetahuan Widyawan, pemerintah belum memberi lampu hijau keinginan atas Pertamina ini.       

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia