JAKARTA. Pemerintah kembali menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Korea. Kali ini perusahaan yang dipilih adalah Korean Water Resources Corporation (K-Water). Perusahaan ini akan mengawasi bendungan di Indonesia dan mengembangkan teknologi pengawasannya.

Rencananya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Korea ini akan fokus bekerja di bidang pengembangan sumber daya air. Dengan kerjasama ini, K- Water bakal membantu pemerintah mengembangkan dan menggunakan teknologi untuk memantau bendungan di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi mengatakan, untuk melaksanakan kerjasama ini pemerintah bersama K- Water akan melakukan tiga persiapan. Pertama, perencanaan awal. Perencanaan awal akan dilakukan dua bulan, mulai bulan Juli 2015 hingga bulan Agustus 2015.

Persiapan kedua adalah membuat rencana induk (masterplan). Targetnya, penyusunan rencana induk akan dilakukan di bulan Agustus mendatang. Persiapan kedua ini membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena baru berakhir di bulan Maret 2016.

Mudjiadi menjelaskan, masterplan yang disusun selama tujuh bulan ini akan menghitung berapa perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem teknologi Korea dalam pemantauan bendungan di dalam negeri. Selama ini, sistem pemantauan bendungan dalam negeri mengandalkan sistem lama yang minim teknologi.

Nah, tahap terakhir akan berlangsung mulai dari Maret 2016 hingga Desember 2016. Di tahap ini bakal dilakukan uji coba penerapan teknologi asal negeri Ginseng. Uji coba hanya akan dilakukan di beberapa bendungan besar, seperti Jatiluhur, Jatigede, Kedung Ombo, dan Gajah Mungkur. "Setelah uji coba, pada 2017 sistem pengawasan ini akan diterapkan di seluruh bendungan di Indonesia," kata Mudjiadi, Rabu (8/7).

Mudjiadi mengungkapkan, teknologi pengawasan bendungan milik Korea Selatan dipilih karena dinilai lebih tunggul daripada teknologi milik negara lain. Contohnya, dengan teknologi ini, untuk memantau bendungan tinggal lihat layar besar seperti traffic management center. "Dari situ kelihatan tinggi permukaan bendungan, pendangkalan yang terjadi sehingga kita bisa ambil kebijakan secara cepat, tidak seperti sekarang yang manual," jelas Mudjiadi.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono berharap dengan kerjasama tersebut, pengelolaan sumber daya air di dalam negeri ke depan menjadi lebih baik dan efisien. "Indonesia saat ini punya 230 bendungan dan 55 lainnya akan dibangun, kami harap dengan panduan ini pengelolaan air akan lebih baik," tutur Basuki.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie