JAKARTA. Kementerian BUMN akan menambah dua pejabat tinggi setara eselon satu untuk mengelola dan melakukan pengawasan terhadap 119 perusahaan milik negara pada 2015. "Penambahan pejabat eselon I atau Deputi Menteri menjadi penting mengingat lini bisnis yang dikelola Kementerian BUMN sangatlah luas," kata Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Crisnandi, di sela acara penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian BUMN, di Jakarta, Jumat (6/3). Menurut Yuddy, saat ini Pemerintah mendorong efektivitas dalam organisasi di kementerian dan lembaga agar tercipta birokrasi yang lebih sederhana dan tidak boros. Namun khusus Kementerian BUMN, Yuddy menambahkan diizinkan menambah dua deputi yang baru. Dijelaskan, setiap deputi tersebut akan membawahi satu sektor lini bisnis BUMN, agar lebih mudah mengawasi sektor-sektor bisnis BUMN sehingga tidak saling bercampur. "Ia mengaku satu deputi akan menaungi sektor energi dan rumpunannya, serta satu deputi mengurus pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian administrasi. Dengan begitu kontrol manajemen BUMN lebih tepat dan cepat, pengendalian, serta efektivitas fokus program akan lebih matang," katanya. Ia berharap penambahan deputi sudah efektif pada pekan depan, yang disesuaikan dengan perpres. Sementara itu, Menteri BUMN Rini M Soemarno menghargai langkah yang dilakukan MenPAN-RB Yuddy Crisnandi yang mewujudkan permintaannya untuk melakukan penambahan pejabat eselon I tersebut. "BUMN sudah sangat besar, yang membawahi sekitar 700 anak usaha. Karena itu memang butuh dua deputi lagi," ujarnya. Meski begitu Rini tidak menyebutkan dua deputi yang kelak akan ditunjuk untuk membantunya dalam membenahi BUMN. "Yang penting kita butuh sosok yang mampu dan berintegritas tinggi. Siapa orangnya...tanya Pak Imam (Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro)," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Awasi BUMN, kementerian tambah dua orang deputi
JAKARTA. Kementerian BUMN akan menambah dua pejabat tinggi setara eselon satu untuk mengelola dan melakukan pengawasan terhadap 119 perusahaan milik negara pada 2015. "Penambahan pejabat eselon I atau Deputi Menteri menjadi penting mengingat lini bisnis yang dikelola Kementerian BUMN sangatlah luas," kata Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Crisnandi, di sela acara penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian BUMN, di Jakarta, Jumat (6/3). Menurut Yuddy, saat ini Pemerintah mendorong efektivitas dalam organisasi di kementerian dan lembaga agar tercipta birokrasi yang lebih sederhana dan tidak boros. Namun khusus Kementerian BUMN, Yuddy menambahkan diizinkan menambah dua deputi yang baru. Dijelaskan, setiap deputi tersebut akan membawahi satu sektor lini bisnis BUMN, agar lebih mudah mengawasi sektor-sektor bisnis BUMN sehingga tidak saling bercampur. "Ia mengaku satu deputi akan menaungi sektor energi dan rumpunannya, serta satu deputi mengurus pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian administrasi. Dengan begitu kontrol manajemen BUMN lebih tepat dan cepat, pengendalian, serta efektivitas fokus program akan lebih matang," katanya. Ia berharap penambahan deputi sudah efektif pada pekan depan, yang disesuaikan dengan perpres. Sementara itu, Menteri BUMN Rini M Soemarno menghargai langkah yang dilakukan MenPAN-RB Yuddy Crisnandi yang mewujudkan permintaannya untuk melakukan penambahan pejabat eselon I tersebut. "BUMN sudah sangat besar, yang membawahi sekitar 700 anak usaha. Karena itu memang butuh dua deputi lagi," ujarnya. Meski begitu Rini tidak menyebutkan dua deputi yang kelak akan ditunjuk untuk membantunya dalam membenahi BUMN. "Yang penting kita butuh sosok yang mampu dan berintegritas tinggi. Siapa orangnya...tanya Pak Imam (Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro)," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
