JAKARTA. Kebutuhan pengadaan barang di kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi makin beragam. PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) melalui layanan AXIQoe.com memilih jalur lelang dalam pengadaan barang ini sebagai lini pendapatan perusahaan. 

AXI sudah resmi menjadi salah satu penyedia barang dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 9 September 2016.

Dengan terverifikasi-nya AXIQoe.com di E-Katalog LKPP, AXI berkesempatan menyasar mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Sebagai salah satu penyedia layanan e-commerce yang menyasar pasar business to business, AXIQoe.com resmi menjadi penyedia online shop kebutuhan barang pemerintah E-Katalog LKPP.

E-Katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Melalui e-Katalog, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah.

"Kami akan aktif melakukan sosialisasi pengadaaan barang pemerintah melalui e-Katalog LKPP dimana transparansi, integritas, kecepatan dan efisiensi merupakan hal yang utama di era digital ini," ujar Sahat Sihombing, Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN, Kamis (26/1).

Lewat AXIQoe.com mendukung implementasi E-Katalog LKPP dengan menjamin akuntabilitas perusahaan. Selain itu juga membantu upaya pemerintah untuk mengefisiensikan pengeluaran rutin mereka. "Dengan jaminan purna jual kami juga dorong terciptanya era crowd control di masyarakat, karena harga dan spesifikasi produk dan added value yang ditawarkan oleh AXIQoe.com dapat diakses dan dipantau dengan mudah oleh publik serta dibandingkan keunggulannya,” lanjutnya.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, kerja sama dengan e-commerce secara Business to Goverment (B2G) dalam sistem e-katalog mempercepat katalogisasi produk/jasa yang akan dibeli oleh pemerintah. Melalui e-katalog, pemerintah dapat memangkas waktu dan biaya belanja, karena pembelian dilakukan secara langsung dan harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi.

“Meskipun terdapat selisih harga untuk beberapa produk yang sejenis, pemerintah tidak lagi diharuskan untuk memilih yang termurah selama produk tersebut telah tersedia di e-katalog.” terang Agus.

Selain itu, e-katalog akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat. Sebab informasi harga menjadi lebih terbuka. “Ini merupakan peluang positif bagi penyedia untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mendukung pembangunan, apalagi porsi belanja pengadaan pemerintah saat ini berkisar 40 persen dari APBN,” kata Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia