KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program perluasan mandatori pencampuran biodiesel dengan solar 20% (B20) ke seluruh sektor, resmi berlaku. Pemerintah memastikan, mulai awal September 2018 ini tidak ada lagi solar murni (B0) di pasaran. Sebab, seluruh badan usaha (BU) bahan bakar minyak (BBM) telah menandatangani komitmen perluasan B20.
Diluncurkan pada Jumat (31/8), program ini akan berlaku efektif 1 September 2018. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengklaim, semua badan usaha BBM yang berjumlah 11 perusahaan, telah sepakat menerapkan B20. "Sudah teken kontrak semuanya," kata Darmin, Jumat (31/8).
Darmin berharap, perluasan B20 akan membawa dampak positif kepada neraca perdagangan Indonesia dan nilai tukar rupiah.
Efek ke neraca perdagangan, menurut Darmin, akan terlihat menjelang jelang akhir tahun 2018. Diperkirakan dengan aturan ini, Indonesia bisa menghemat devisa dari impor solar hingga US$ 2 miliar–US$ 2,3 miliar hingga akhir tahun. Nilai Impor minyak sepanjang Januari–Juli 2018 menurut data mencapai US$ 15 miliar. Dengan begitu, rupiah akan kembali menguat.
Program ini juga diharapkan mendongkrak harga
crude palm oil (CPO). "Kita tahu produksi dan stok CPO sedang tinggi. Kita berharap, beberapa bulan ke depan, paling tidak tahun depan, harganya membaik, ujar Darmin.
Agar program ini berjalan dengan baik, pemerintah juga akan menerapkan dengan tegas sanksi bagi pelanggarnya. Nantinya badan usaha BBM yang tidak menjalankan kebijakan ini akan dikenakan denda Rp 6.000 per liter. Selain itu dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018, bagi badan usaha BBM dan BBN yang tidak mengikuti ketentuan mandatori perluasan B20 juga bisa kena sanksi pencabutan izin usaha.
"Kami akan lakukan
silent audit, sampai ke SPBU. Selain itu juga ada tim khusus yang mengawasi program ini," ujar Dirjen Energi, Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana.
Subsidi Rp 900/liter Seperti diketahui, 11 badan usaha BBM ditunjuk pemerintah menyalurkan B20. Mereka antara lain, PT Pertamina (595.168 kl), PT AKR Corporindo Tbk (120.800 kl), dan PT Exxonmobile Lubricants Indonesia (73.050 kl).
Sedang pasokan BBN berasal dari 19 perusahaan, seperti PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Ciliandra Perkasa, PT Musim Mas, PT Inti Benua Perkasatama, PT Sukajadi Sawit Mekar, dan PT Darmex Biofuels.
Kepada produsen BBN, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memberi subsidi Rp 900 per liter. "Untuk ongkos angkut dan pajak," ujar Dirut BPDPKS Dono Boestami.
