KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah yang bakal mengimplementasikan mandatori biodiesel 50% atau B50 mulai  Rabu 1 Juli 2026, mendapat sorotan dari pakar energi.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan agar kebijakan pencampuran bahan bakar nabati tersebut tidak dipaksakan tanpa adanya evaluasi menyeluruh.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menyatakan, kebijakan blending ini bisa diterima sebagai strategi transisi jangka pendek guna menekan impor solar. 

Namun, pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara komprehensif dari segala aspek karena situasi yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan percepatan ini sudah jauh berubah.

Baca Juga: Valuasi Saham Tanah di BEI Terdiskon, Tapi Investor Masih Hitung Ulang Risiko

"Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Fabby menuturkan, saat ini harga minyak dunia dan risiko gangguan impor mulai menurun, ditambah dengan berjalannya produksi solar domestik dari Kilang Balikpapan. 

Di sisi lain, harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) justru masih tinggi, sehingga berpotensi membengkakkan beban biaya implementasi akibat melebarnya selisih harga biodiesel dan solar.

Dia menilai, ekspansi mandatori ini membawa risiko trade-off lintas sektor, mulai dari ancaman kelangkaan bahan baku pangan, lonjakan harga minyak goreng, hingga inflasi. 

Menurutnya, peningkatan permintaan CPO yang masif juga dikhawatirkan memicu tekanan baru terhadap tata kelola lahan serta daya dukung lingkungan di masa mendatang.

Baca Juga: Program B50 Bakal Rilis 1 Juli, Grup Sawit Raksasa dan Pertamina Paling Diuntungkan

Lebih lanjut, Fabby menegaskan, dekarbonisasi sektor transportasi jangka panjang tidak bisa digantungkan pada biodiesel saja, melainkan harus dikombinasikan dengan strategi elektrifikasi dan penguatan transportasi publik. 

"Kebijakan energi harus dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News