KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah kelapa sawit melalui peluncuran Biodiesel 50 (B50) pada Minggu (18/8).

Namun, Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, menekankan bahwa tantangan pertama dalam melanjutkan program ini adalah peningkatan produktivitas sawit, yang salah satunya dapat dicapai melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Dengan adanya B50, kita tidak punya pilihan selain meningkatkan produktivitas sawit. Jika tidak, kita mungkin harus mengurangi ekspor," ujar Mukti dalam pernyataan tertulis yang diterima Kontan.co.id pada Selasa (20/8).

Ia menambahkan bahwa peningkatan produktivitas melalui program PSR perlu mendapatkan perhatian lebih. Pasalnya, selama ini realisasi program PSR belum pernah mencapai target yang diharapkan.

Baca Juga: Mentan: Implementasi B50 Catatan Sejarah Kemandirian Energi Nasional

Mukti juga mengungkapkan harapannya agar ada peningkatan luas areal perkebunan, misalnya di Papua, untuk memastikan bahwa program hilirisasi sawit untuk kebutuhan energi tidak mengganggu pasokan ekspor.

"Saya kira akan sangat baik jika ada kebun khusus untuk energi, sehingga tidak akan mengganggu pasokan kita untuk ekspor," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, secara resmi meluncurkan bahan bakar campuran solar dan minyak sawit dengan rasio 50 persen atau dikenal sebagai B50 pada Minggu (18/8).

Peluncuran program B50 ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, salah satunya adalah PT Jhonlin Agro Raya.

Amran Sulaiman menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memastikan akses energi yang terjangkau dan ramah lingkungan. Menurutnya, B50 tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga berperan dalam menekan defisit perdagangan.

Baca Juga: Kontraksi Industri Sawit Menekan Penerimaan Negara

"Biodiesel B50 dapat menghemat devisa negara yang biasanya digunakan untuk impor solar, yang membebani keuangan negara sebesar Rp 300-400 triliun per tahun," kata Amran.

Selain itu, pemanfaatan minyak sawit untuk B50 juga merupakan strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor sawit, yang seringkali mendapat kampanye negatif dan berdampak pada terganggunya ekspor sawit nasional.

"Saat ini, kami bertugas untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam implementasi program Biodiesel B50, tidak hanya dari sisi suplai bahan baku Crude Palm Oil (CPO), tetapi juga dalam skala yang lebih luas," pungkas Amran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .