KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai memberlakukan mandatori biodiesel 50% (B50) pada Selasa (1/7). Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan kesiapan pasokan bahan baku untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Amran mengatakan penerapan B50 merupakan kelanjutan dari program biodiesel B40 yang telah berjalan. Karena itu, pemerintah optimistis transisi menuju B50 tidak akan menemui kendala dari sisi pasokan.

"Oh aman, lebih. Sudah aman, kan bukan uji coba, sudah jalan. Sudah jalan B40, tinggal naik B50. Ini sudah jalan, sudah running," ujar Amran usai pertemuan dengan Menteri Pertanian Belarus, Selasa (30/6).

Baca Juga: Ekonom: Investasi Swasta Jadi Kunci Capai Target PMTB 2027

Saat ditanya apakah seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah siap menyediakan B50, Amran menegaskan pasokan dalam kondisi aman.

"Aman pokoknya, aman," katanya.

Selain memastikan kesiapan implementasi B50, Amran juga menyinggung prospek ekspor minyak sawit mentah (CPO). Menurutnya, volume ekspor CPO Indonesia menunjukkan peningkatan.

"Oh sekarang kita naik, ekspor kita naik. Naik dulu 26, sekarang 32 juta ton. Naik 6 juta ton," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Amran mengungkapkan pemerintah Indonesia dan Belarus juga menjajaki kerja sama perdagangan komoditas pertanian. Belarus disebut menyatakan kebutuhan sekitar 14.000 ton CPO Indonesia dan memprioritaskan pasokan dari Indonesia.

"Kami minta CPO kita kan belum masuk sana. Kita kirim dan dia bilang kebutuhan mereka 14.000 ton, diprioritaskan dari kita," kata Amran.

Selain CPO, Belarus juga menyampaikan kebutuhan kakao sekitar 10.000 ton per bulan atau setara 120.000 ton per tahun. Menurut Amran, peluang tersebut akan ditindaklanjuti seiring upaya pemerintah meningkatkan produksi kakao nasional.

"Kemudian yang paling banyak diminta adalah kakao, 10 ribu ton per bulan atau 120 ribu ton per tahun. Ini kita dorong karena sekarang kita sedang melakukan penanaman kakao secara besar-besaran," ujarnya.

Amran menambahkan, kedua negara juga membahas peluang kerja sama di bidang mekanisasi pertanian, termasuk transfer teknologi alat dan mesin pertanian melalui skema kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B).

Baca Juga: Hakim Nilai Kebijakan Chromebook Bertujuan Untungkan Google, Ini Pertimbangannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News