KONTAN.CO.ID - KARAWANG. Indonesia resmi meluncurkan Program Mandatori B50 yang menggantikan kebijakan B40. Dengan implementasi tersebut, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memproduksi sekaligus menerapkan biodiesel dengan campuran 50%.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, peluncuran program B50 menandai langkah penting Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam domestik untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama yang menerapkan Mandatori Biodiesel B50,” tutur Prabowo dalam sambutannya, Kamis (9/7/2026).

Sebagaimana diketahui, implementasi Mandatori Biodiesel B50 telah diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Program ini mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% ke dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Prabowo menilai, penerapan B50 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengelola kekayaan alamnya untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional.

Baca Juga: Prabowo Terima Laporan Penemuan Emas Raksasa di Pegunungan Papua

Menurut Prabowo, keberlangsungan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, energi, dan sumber daya air.

“Tanpa tiga ini suatu bangsa sulit untuk bertahan, sulit sejahtera dan makmur. Alhamdulillah kita sudah buktikan bahwa mampu swasembada pangan untuk rakyat kita,” ungkapnya.

Pemerintah menjadikan kebijakan B50 sebagai bagian dari agenda strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan energi Indonesia.

“Dengan diluncurkan program ini Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori Biodisel B50,” tutur Prabowo dalam sambutannya, Kamis (9/7/2026).

Prabowo menegaskan, peluncuran B50 bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan upaya memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi mewujudkan kedaulatan energi.

“Dari sejak saya sebelum menjadi Presiden bahwa kita harus swasembada energi, tidak boleh impor BBM,” ungkapnya.

Implementasi B50 bukan hanya meningkatkan porsi biodiesel dalam campuran solar, tetapi juga menjadi langkah besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional.

Program Mandatori Biodiesel B50 memiliki landasan hukum berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar.

Aturan tersebut mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% untuk seluruh jenis BBM berbahan dasar solar. Dalam pelaksanaannya, badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha bahan bakar minyak, dan badan usaha penyalur wajib memenuhi standar mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Resmikan B50, Prabowo Sebut Indonesia Terdepan Tekan Emisi Karbon

Pemerintah juga menetapkan sanksi administratif bagi badan usaha BBM yang tidak melaksanakan kewajiban pencampuran maupun badan usaha bahan bakar nabati yang tidak menyalurkan biodiesel sesuai target implementasi B50. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung masa transisi, badan usaha BBM diberikan waktu hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel dengan spesifikasi B40. Sementara itu, Menteri ESDM akan melakukan evaluasi pelaksanaan B50 secara berkala setiap tiga bulan.

Pemerintah juga memastikan kesiapan implementasi B50 melalui berbagai persiapan dari sisi teknis, pasokan dan distribusi, serta regulasi.

Dari aspek teknis, pemerintah telah melakukan pengujian penggunaan B50 pada berbagai sektor pengguna mesin diesel guna memastikan kinerja, keamanan, dan kompatibilitas bahan bakar tersebut. Dari sisi pasokan dan distribusi, pemerintah memastikan kesiapan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta infrastruktur pencampuran dan distribusi.

Sebagai informasi, pengujian B50 telah dilakukan secara komprehensif pada enam sektor pengguna mesin diesel, yakni sektor otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan kereta api.

Baca Juga: Prabowo Bertemu Tiga Mantan PM Thailand, Bahas Investasi dan Kerja Sama

Uji penggunaan B50 melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, badan usaha, asosiasi, akademisi, pemilik teknologi, industri pengguna, hingga pemangku kepentingan lainnya. Meski sejumlah pengujian masih berlangsung, hasil sementara menunjukkan bahwa B50 aman digunakan serta memenuhi aspek kinerja dan kompatibilitas pada berbagai aplikasi mesin diesel.

Pemerintah memperkirakan implementasi B50 akan memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Pada 2025, program B40 berhasil menghemat devisa hingga Rp133,3 triliun. Melalui penerapan Mandatori B50 pada 2026, nilai penghematan devisa diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp170 triliun.

Selain itu, implementasi B50 diperkirakan mampu meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun. Program ini juga diproyeksikan menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO2 pada 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News