KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Permasalahan bidang perumahan di Indonesia harus diselesaikan dengan serius dan memerlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan yang bergerak di sektor perumahan. Untuk itu pemerintah menggandeng peran aktif dari kementerian/lembaga, asosiasi pengembang, sektor swasta, dan masyarakat.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, negara wajib menyediakan hunian yang layak huni. Namun, negara memerlukan dukungan dan sinergi antar pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menangani masalah perumahan. “Program Sejuta Rumah akan tetap dilanjutkan guna mengejar backlog perumahan yang setiap tahun terus bertambah,” ujar dia dalam keterangan resmi, Selasa (23/2).

Menurut Khalawi, untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakatnya, pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah. Selain itu juga memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana, parasarana dan utilitas yang memadai secara berkeadilan.

“Program Sejuta Rumah itu merupakan gerakan untuk mengajak seluruh stakeholder perumahan untuk membangun rumah sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Saat ini jumlah rumah dan kebutuhan masyarakat tidak seimbang,” terang dia.

Baca Juga: REI: Rumah sehat jadi tren selama pandemi

Khalawi menambahkan, ada beberapa permasalahan mendasar yang sering dihadapi dalam program perumahan. Pertama adalah keterbatasan lahan khususnya di perkotaan.

Kebanyakan lahan di perkotaan yang ada saat ini dikuasai oleh para pengembang besar dan peruntukannya bukan untuk hunian. Hal itu juga membuat pengembang yang ingin membangun rumah bersubsidi mengalami kesulitan karena harga lahan di perkotaan yang tidak terjangkau.

“Hampir lebih dari 90% lahan atau tanah di perkotaan itu dikuasai pengembang besar. Sedangkan pengembang yang kecil memiliki lahan di daerah pinggiran. Kami berharap dukungan dari para pengembang untuk melaksanakan pembangunan hunian berimbang sehingga ketersediaan hunian layak di perkotaan juga dapat terpenuhi,” ujar dia.

Permasalahan kedua adalah tida ada basis data perumahan. Pemerintah daerah diharapkan memiliki basis data perumahan yang baik sehingga pemerintah dapat mengetahui secara pasti berapa jumlah kebutuhan rumah masyarakat di tiap daerah.

Baca Juga: PUPR bangun rusun 5 lantai untuk pengemis, pemulung dan gelandangan

Permasalahan ketiga adalah alokasi anggaran perumahan yang tidak sesuai serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Kementerian PUPR terus menggenjot penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swdaya (BSPS) atau bedah rumah, membangun rumah susun, rumah khusus dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta  memberikan sosialisasi dan pendampingan ke pemda untuk mengatasi hal tersebut.

Ke depan, imbuh Khalawi, pemerintah akan menyalurkan bantuan perumahan baik melalui skema bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat maupun pemanfaatan teknologi dan inovasi perumahan serta pengembangan Program BSPS dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk sektor perumahan.

“Kami berharap Program Sejuta Rumah ini bisa terus ditingkatkan dan didukung karena perumahan adalah salah satu kebutuhan pokok dasar masyarakat selain sandang dan pangan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, program perumahan adalah satu program strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada masa pandemi  ini program perumahan menjadi hal penting untuk tempat tinggal masyarakat. “Program perumahan tetap penting untuk diperhatikan dan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga: Kredit perumahan tahun ini bakal menggeliat, ini alasannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati