KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang bantuan pangan beras tahap kedua yang awalnya tiga bulan dari September hingga November, diperpanjang hingga Desember 2023. Eskalasi periode bantuan ini dilakukan pemerintah agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap sektor pangan dan mengendalikan inflasi. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar bantuan pangan beras tahap kedua terus dilanjutkan sampai Desember 2023.
Baca Juga: Bansos Beras Diperpanjang Hingga Desember, Kemenkeu Siapkan Anggaran Rp 2,67 Triliun Perpanjangan waktu salur bantuan ini diperlukan untuk terus menjaga stabilitas harga beras. Terlebih El Nino sejak September sampai sekarang impactnya bisa dua bulan kemudian dan dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah. “Kemudian terhadap rencana melanjutkan bantuan pangan beras sampai Maret di tahun depan (2024), kita juga akan persiapkan bersama kementerian dan lembaga terkait serta Perum Bulog. Persiapan yang mendetail terutama dalam hal memastikan ketersediaan pasokan, harus menjadi fokus,” ujar Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/10). Arief menambahkan, secara garis besar, jumlah stok yang dibutuhkan Bulog dalam melakukan stabilisasi dan membantu masyarakat yang membutuhkan dalam perpanjangan bantuan pangan beras pada Desember ini sekitar 200.000 ton. Lalu stok untuk Januari sampai Maret 2024 berkisar lebih dari 600.000 ton. Bantuan ini diperuntukkan kepada 20,662 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. "Tentunya ini memerlukan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan dan juga persetujuan Presiden seperti yang sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan saat peninjauan penyaluran bantuan pangan di Padang, Palembang, dan Lampung dalam beberapa hari terakhir," ucap Arief. Adapun total penerima bantuan pangan beras telah dilakukan pengakurasian data KPM oleh Kementerian Sosial sehingga total jumlah penerima menjadi 20,662 juta. Apabila ada KPM tidak sesuai dengan data, maka dapat dilakukan penggantian oleh pemerintah desa/kelurahan. Jadi jika ada keluhan masyarakat yang belum masuk ke dalam KPM, tentunya dapat segera melaporkan ke RT/RW atau Kepala Desa/Lurah yang kemudian akan dilakukan verifikasi oleh dinas sosial wilayah setempat. Ini karena kriteria KPM penerima bantuan pangan beras adalah keluarga tidak mampu yang terdata dalam database Kementerian Sosial. "KPM saat ini telah ada koreksi menjadi 20,662 juta. Ini terus kita pertajam keakuratan datanya, sehingga bantuan pangan beras pangan semakin tepat sasaran," kata Arief. Realisasi bantuan pangan beras tahap kedua yang telah diluncurkan sejak 11 September, sampai 24 Oktober telah mencapai 65,82% atau 407.250.560 kg. Adapun target penyalurannya sampai November adalah 618.687.480 kg.
Baca Juga: Pemerintah Guyur Bansos di Tahun Politik Menilik statistik perberasan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 2 Oktober lalu, tercatat pada September 2023 inflasi beras secara bulanan sebesar 5,61% dengan andil 0,18%. Penyebab membumbungnya inflasi beras tersebut dikarenakan adanya dinamika harga beras disebabkan berkurangnya pasokan dan menurunnya produksi akibat kemarau berkepanjangan dan El Nino. Menurut Arief, bantuan pangan beras tahap pertama pada Maret sampai Mei, dapat dikatakan cukup efektif sebagai pengendali inflasi dan jaring pengaman sosial.
Efek positifnya juga dirasakan terhadap kestabilan harga beras dan inflasi yang terjaga selama April sampai Juli 2023. Dia meyakini bantuan pangan beras tahap kedua yang terus dilanjutkan ini dapat pula memberikan andil positif seperti sebelumnya. "Terutama mengantisipasi lonjakan harga pada momentum natal dan tahun baru serta mengatasi dampak El Nino,” pungkas Arief. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
