KONTAN.CO.ID - DEPOK. Pemerintah akan mengimpor beras tambahan sebesar 1,6 juta ton untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di Bulog.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan selain karena alasan CBP, penambahan kuota impor juga merupakan langkah antisipasi dini untuk stok beras di Indonesia.

"Hari ini inflasi yang paling tinggi adalah beras. Jadi beras ini menjadi concern dari Pak Presiden percepat menambah stoknya Bulog. Stok Bulog itu harus ada minimal 1,2 juta ton. Dan stok level terakhir adalah 800.000 ton, good in transitnya sekitar 500.000 ton-600.000 ton. Jadi memang kita harus terus menjaga stok di 1,4 juta ton," kata Arief kepada wartawan, Selasa (27/2).

Baca Juga: Total Penugasan Impor Beras Bulog Tahun Ini Mencapai 3,6 Juta Ton

Kata dia, impor beras juga dilakukan sebagai antisipasi atas suatu kejadian yang berdampak pada pasokan pangan.

"Jadi ini namanya early warning system jangan sudah kejadian kita enggak punya stok, atau baru nyari-nyari, nanti harga beras yang di dunia itu angkanya akan tinggi," sambungnya.

Di sisi lain, Arief memastikan impor beras akan dilakukan secara terstruktur. Tentunya, dengan memperhitungkan data beras masuk dan produksi dalam negeri.

"Produksi yang turun berapa? Yang akan masuk berapa? Yang jadi CPP berapa? Kita berdoa, mudah-mudahan. Karena ini kita harus close coordination sama BNKG juga," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton pada tahun ini. Dengan demikian total penugasan impor beras Bulog tahun ini mencapai 3,6 juta ton. 

Direktur Impor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistiyo mengatakan, penambahan impor ini digunakan untuk keperluan umum dan telah diputuskan dalam rakortas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak awal Februari lalu. 

Baca Juga: Realisasi Impor Beras Mencapai 659.000 Ton hingga 25 Februari 2024

"Tambahanya untuk keperluan umum 1,6 juta ton diputuskan di Rakortas 5 Februari lalu," jelas Arief dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (26/2). 

Meski begitu, Arief menegaskan penugasan 1,6 juta ton ini masih belum direalisasikan. Saat ni masih dalam proses perubahan neraca komoditas agar dapat diajukan permohonan persetujuan impor (PI). 

"Jadi kami untuk yang 1,6 juta ton kami belum menerbitkan PI-nya," jelas Arief. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi