KONTAN.CO.ID - JAKARTA. . Ekonomi berkelanjutan menjadi perhatian banyak pihak, seperti pemerintah dan perusahaan. Maka,  Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar Bulan Mutu Nasional (BMN) dengan tema, Standarsisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

“BMN menjadi sebuah momentum bagi seluruh stakeholder, untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik melalui pemantapan infrastruktur mutu seperti, standardisasi dan penilaian kesesuaian (akreditasi, sertifikasi, inspeksi) dan ketertelusuran pengukuran,” ujar Kepala BSN, Kukuh S Achmad, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (15/11). Hajatan tahunan kali ini diikuti oleh 2.000 peserta dari berbagai kementerian, lembaga pemerintah, instansi swasta, pelaku usaha, asosiasi dan akademisi seluruh Indonesia.

Perusahaan nasional dan multinasional yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Mereka adalah PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT  Mutu Agung Lestari, Tbk dan PT Anindya Wiraputra Konsult.

Dalam pemaparannya, Kukuh memberikan catatan negatif terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak efisien dalam menghasilkan barang atau jasa. Hal ini, dapat dilihat dari tingginya emisi gas rumah kaca. “Menurut data dari Climate Watch, pada 2020 Indonesia menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 1,48 M ton/gigaton atau setara 3,1 persen emisi GRK global. Adapun emisi terbesar Indonesia berasal dari sektor industri dan yang kedua transportasi,” ungkapnya.

Baca Juga: Kisah Mereka yang Menampung Rupiah dari Aliran Setrum Sinar Matahari

Untuk itu, pemerintah berkomitmen melakukan preservasi lingkungan antara lain melalui implementasi  ekonomi sirkular, environmental social governance (ESG), mereduksi emisi GRK, dan sepakat mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Harapannya, transformasi bisnis yang mengarah kepada ekonomi sirkular ataupun ESG bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin. Sehingga, meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan. 

Bersama 74 negara, Indonesia sepakat untuk mencapai Net Zero Emission pada 2050 dalam pertemuan Climate Change Conference of the Parties (COP26). Untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai kondisi Net Zero Emissions, pemerintah menerapkan lima prinsip utama. Yaitu, peningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil,  penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

“Tahun 2023 ini, BSN turut mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian,” ungkapnya. BSN juga mendukung  Bursa Karbon Indonesia dan Prioritas Nasional nomor 1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ahmad Febrian