Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyidangkan uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Sidang kali ini mengagendakan keterangan ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, permohonan Ahok terkait cuti petahana tidak masuk akal. Sebab, Pasal 70 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dianggap sudah jelas.

Dalam pasal itu, kata Yusril, setiap petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama wajib untuk cuti di luar tanggungan negara. Pasal tersebut dinilai bukan hasil sebuah penafsiran seperti yang disebutkan Ahok dalam permohonannya.

Yusril menambahkan, tidak ada pertentangan norma antara Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tentang kewajiban petahana dengan norma konstitusi Pasal 18 ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pasal tersebut disebut bahwa pemilihan kepala daerah wajib dilaksanakan secara demokratis.

"Sebagai gubernur DKI yang potensial jadi petahana dalam Pilgub DKI 2017, apakah Pilgub DKI 2017 menjadi tidak demokratis karena pemohon saudara Basuki Tjahaja Purnama cuti? Saya tidak melihat ada logika makbul dan masuk akal dalam argumentasi yang diajukan pemohon dalam posita pemahamannya,” kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Yusril merupakan pihak terkait dalam judicial review (JR) Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan oleh Ahok. Gugatan itu diajukan Ahok terkait kewajiban calon petahana cuti selama masa kampanye.

Menurut Ahok, UU ini membuat petahana jadi tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lima tahun penuh sesuai sumpah jabatan.

(Kahfi Dirga Cahya)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto