KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengklaim biaya pengisian bahan bakar hidrogen jauh lebih murah ketimbang sumber energi lain terutama Bahan Bakar Minyak (BBM).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, salah satu faktor pendorong biaya murah bahan bakar hidrogen dikarenakan pihaknya telah menyiapkan ekosistem green hydrogen dari hulu hingga hilir.

"Karena ini sudah menggunakan rantai pasok yang sudah terbangun di ekosistem PLN makanya biayanya murah," ujar Darmawan dalam Peresmian Hydrogen Center di Jakarta, Rabu (21/2).

Baca Juga: Dirut PLN: Biaya Operasional Mobil Hidrogen Lebih Murah Ketimbang BBM

Darmawan melanjutkan, langkah mendorong ekosistem kendaraan berbasis hidrogen juga untuk mengatasi kondisi impor BBM yang masih tinggi.

Selain memastikan terjaganya keamanan energi, pemanfaatan kendaraan hidrogen juga bakal membantu upaya menekan emisi gas rumah kaca ke depannya.

Darmawan menjelaskan, untuk kendaraan hydrogen fuel cell dengan jarak tempuh sekitar 800 km membutuhkan biaya sekitar Rp 270 per km-nya.

Biaya ini jauh lebih rendah ketimbang konsumsi BBM yang dikisaran Rp 1.300 per km. Bahkan juga masih lebih murah ketimbang kendaraan listrik yang ada dikisaran Rp 350 sampai Rp 550 per km-nya.

Baca Juga: PLN Mulai Operasikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen Pertama di Indonesia

Adapun, demi memastikan kelancaran pasokan green hydrogen, PLN menyiapkan 22 Green Hydrogen Plant (GHP) dari fasilitas pembangkit milik perusahaan.

Dari jumlah tersebut, potensi total produksi green hydrogen yang dihasilkan mencapai 203 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 ton digunakan untuk kebutuhan pendingin pembangkit. Sisanya sebanyak 138 ton dapat digunakan untuk kebutuhan sektor transportasi.

"Ini mampu memasok 438 mobil hidrogen fuel-cell kalau dengan jarak tempuh 100 km per hari. Kami membangun hulunya, midstream dan downstream. Stasiun pengisian ini hanya sebagai pilot project dengan tujuan bagaimana kami bisa mendalami feasibility secara teknis, operasional, komersial dan regulasinya seperti apa," pungkas Darmawan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli