KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Hasil putusan tersebut, akan menjadi bahan penyusunan Nota Keuangan 2019 yang akan dibacakan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2018 mendatang.

Namun demikian, hasil kesepakatan itu diwarnai catatan sejumlah fraksi di DPR. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid mengatakan, Fraksi Partai Gerindra memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya ada di kisaran 5,2%-5,4%, lebih rendah dari kesepakatan pemerintah 5,2%-5,6%. "Mengingat target tahun-tahun sebelumnya tidak pernah tercapai," kata Jazilul dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Kamis (12/7).

Tak hanya Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga meminta agar pemerintah memperlebar kisaran nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Ini melihat kondisi rupiah saat ini yang telah mencapai Rp 14.400 per dollar AS.

Tak hanya itu, Fraksi PAN juga berpendapat, gini ratio tahun 2019 lebih rendah dari yang disepakati, yaitu sebesar 0,375-0,380. Sebab, target gini ratio tahun 2018 adalah sebesar 0,38. Target gini ratio yang lebih rendah tersebut bisa memberikan sinyal bahwa APBN 2019 pro pemerataan dan mengurangi kesenjangan atau ketimpangan antar daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, catatan-catatan tersebut, baik masalah postur anggaran, utang, defisit, hingga catatan anggaran pendidikan, dan anggaran transfer ke daerah menjadi bahan yang penting bagi pemerintah untuk menyelesaikan penyusunan Nota Keuangan 2019. "Jadi yang mungkin mau dipotimalkan dan dimaksimalkan untuk bisa diakomodasi, kami akan akomodasi," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat