JAKARTA. Pembahasan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Transaksi Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di DPR pagi ini (29/5) diwarnai berbagai curhatan anggota komisi III DPR.

Sejumlah politikus tersebut mengkhawatirkan pembahasan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2013 akan berujung menjadi persoalan hukum sebagaimana kasus dugaan korupsi simulator SIM yang kini tengah ditangani KPK.

“Waktu yang diberikan pada kami cukup terbatas. Kalau ternyata di sahkan besok ada persoalan kami bisa dipanggil dan faktanya sudah terjadi kasus simulator,” kata anggota komisi III Ahmad Yani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/5).

Semula pembahasan rancangan APBNP 2013 berjalan lancar tetapi di tengah jalan ada interupsi dari politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani. Menurutnya harusnya persoalan pembahasan anggaran ini disepakati sejak awal karena ia khawatir waktu pembahasan yang singkat yaitu 2 hari untuk 14 mitra justru akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian harinya.

Yani menyebut ini seperti buah simalakama karena jika tidak hadir rapat maka dirinya bisa dipanggil Badan Kehormatan (BK) sedangkan kalau hadir akan dipanggil KPK.

“Kalau tidak ada jaminan itu, saya tidak mau hadir lebih baik saya dipanggil BK,” tandasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar Al Habsy. Bahkan ia justru mengusulkan agar pembahasan sampai tingkat III tidak perlu dilakukan di tingkat komisi tetapi langsung saja diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Ia tak ingin jika dirinya mengusulkan pembangunan daerah asalnya justru disebut memiliki kepentingan. Padahal menurutnya adalah hal yang wajar kalau ia yang berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan memperjuangan kepentingan daerahnya.

“Nanti kalau memperjuangkan dikatakan kepentingan si Aboe kan sakit pak. Tolonglah ini dipertegas,” urai Abu.

Sementara itu politikus Partai Demokrat Eddy Sitanggang lebih memilih menanggapi santai persoalan pembahasan anggaran. Menurutnya pembahasan anggaran harus tetap dijalankan karena itu merupakan hal yang melekat bagi anggota DPR. Ia berkeyakinan kalau nantinya ada masalah itu hanya kesalahan oknum semata.

“Soalnya nanti ada ketakutan di hilir, di hulu gak ada masalah. Kalau dilihir ada masalah itukan oknum. Ini bukan pertama kali kita lakukan,” terangnya.

Akhirnya masukkan tersebut hanya ditampung oleh politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edi yang yang bertindak sebagai pimpinan rapat. Menurutnya lebih baik pembahasan rancangan APBNP 2013 segera dilanjutkan karena waktu yang memang terbatas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: