KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa investasi asing masih mayoritas di industri farmasi. Saat ini Kemkes dan Kemenko Perekonomian tengah membahas Daftar Negatif Investasi (DNI). Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Engko Sosialine Magdalene mengatakan, porsi kepemilikan asing dalam farmasi di Indonesia masih sebesar 85%. "Investasi di industri farmasi kita masih 85:15," tutur Engko usai menghadiri rapat revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), Selasa (13/11). Sayangnya, Engko masih enggan berkomentar terkait usulan dan pembahasan dalam rapat revisi DNI. Dia menjelaskan, belum ada keputusan final yang dihasilkan dari rapat tersebut. Namun, dia menyebut tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan. "Tidak terlalu banyak yang berubah dibandingkan Perpres 44," tutur Engko. Meski DNI akan direvisi, Engko pun meyakinkan, pemerintah terus berupaya melindungi industri farmasi nasional. Hari ini rapat Daftar Negatif Investasi (DNI) kembali dilakukan di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan menghadiri rapat tersebut. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Bahas DNI, industri farmasi masih dikuasai oleh asing
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa investasi asing masih mayoritas di industri farmasi. Saat ini Kemkes dan Kemenko Perekonomian tengah membahas Daftar Negatif Investasi (DNI). Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Engko Sosialine Magdalene mengatakan, porsi kepemilikan asing dalam farmasi di Indonesia masih sebesar 85%. "Investasi di industri farmasi kita masih 85:15," tutur Engko usai menghadiri rapat revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), Selasa (13/11). Sayangnya, Engko masih enggan berkomentar terkait usulan dan pembahasan dalam rapat revisi DNI. Dia menjelaskan, belum ada keputusan final yang dihasilkan dari rapat tersebut. Namun, dia menyebut tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan. "Tidak terlalu banyak yang berubah dibandingkan Perpres 44," tutur Engko. Meski DNI akan direvisi, Engko pun meyakinkan, pemerintah terus berupaya melindungi industri farmasi nasional. Hari ini rapat Daftar Negatif Investasi (DNI) kembali dilakukan di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan menghadiri rapat tersebut. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
