KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menggelar rapat koordinasi terkait penanganan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada Jumat (6/3). 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin membenarkan adanya pembahasan dalam rapat yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD itu. "Iya (membahas soal Jiwasraya)," ujar Kiagus di Kantor Kemenko Polhukam. 

Baca Juga: Siap-siap, Kejagung akan limpahkah berkas perkara Jiwasraya ke pengadilan

Selain dirinya, rapat juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jaksa Agung ST Burhanuddin, perwakilan Polri, perwakilan Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) dan perwakilan Kementerian Keuangan. 

Menurut Kiagus, ada banyak hal yang dibahas dalam rapat itu. "Ini kan Pak Menko Polhukam yang pimpin. Jadi beliau melakukan overview. Jadi yang didengar ya semuanya lah. Dari Menkeu, Kementerian BUMNN, OJK, Kejaksaan Agung, Polri, jadi semuanya didengar," jelasnya. 

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengajukan pemblokiran terhadap sejumlah aset milik tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasraya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

"Sudah diajukan hari ini (pemblokiran). Mungkin besok baru keluar pengecekan kita, pemblokiran, kemudian baru nanti dilakukan penyitaan," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (5/3) malam. 

Baca Juga: Kejagung ajukan blokir tujuh aset tanah dan bangunan milik tersangka Jiwasraya

Aset-aset yang diajukan untuk diblokir tersebut tersebar di tujuh lokasi. Rinciannya, terdapat enam tanah dan rumah di Jalan Mas Murni Blok D2 dan Blok D11, Jalan Puri Casablanca, Jalan Hang Jebat Raya, Jalan Denpasar Raya, dan Simprug Golf. 

Seluruhnya berlokasi di Jakarta Selatan. Kemudian, satu unit kamar di Apartemen Ambassade Residences, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. 

Editor: Tendi Mahadi