Bahas koalisi, Suryadharma Ali kumpulkan Ketua DPW



JAKARTA. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, mengumpulkan sejumlah Ketua DPW PPP dalam sebuah pertemuan tertutup di Hotel JS Luwansa, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2014).

Sebelum pertemuan itu digelar, Suryadharma, mengatakan ia mengundang ketua DPW se-Indonesia tak lain adalah untuk mendengar pandangan-pandangan mereka, tentang pemilu presiden 9 Juli mendatang.

Menurut dia, selama ini setidaknya ada tiga nama yang banyak disebut, yakni calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical dan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo atau Jokowi.


"Selama ini ada yang ke Jokowi, Ical dan Prabowo. (pertemuan) Ini penting, dan kita akan dapat gambaran kemana arah PPP," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga diundang sejumlah ketua DPP partai berlambang Kakbah itu, Majelis Tinggi dan Mahkamah Partai. Namun demikian kepastian tentang arah PPP pada pilpres mendatang baru akan dikukuhkan di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), yang akan digelar bulan ini. Kata Suryadharma pertemuan kali ini adalah pertemuan informal.

"Pertemuan ini inisiatif saya, karena saya ingin medengar dan menyerap langsung," ujarnya.

Bila ternyata ada perbedaan pendapat di antara kader PPP yang hadir, kata Suryadharma hal itu merupakan bagian dari dinamika sebuah partai politik.

Pertemuan itu adalah pertemuan pertama pascakisruh PPP, yang dipicu oleh dukungan Suryadharma terhadap Prabowo. Bahkan sejumlah pengurus DPP pun sempat dipecat Suryadharma karena menentangnya. Pihak yang menentang Suryadharma yang dipimpin oleh Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy akhirnya menggelar Rapimnas sendiri, dan memutuskan untuk mencopot sementara SDa dari jabatannya, serta menganggap dukungan terhadap Prabowo tidak pernah ada.

Kisruh tersebut akhirnya reda setelah Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair menggelar forum islah. Kewenangan Suryadharma sebagai ketua umum dikembalikan, namun dukungan terhadap Partai Gerindra tetap dianggap tidak pernah ada. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan