KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengusulkan penggantian hari libur nasional untuk hari raya Idul Fitri. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan arus mudik Lebaran nanti.

Pengendalian arus mudik Lebaran menjadi penting mengingat pergerakan orang bisa menjadi potensi penyebaran virus corona (Covid-19) saat ini. "Mungkin bisa dibicarakan memberikan fasilitas mudik pada hari pengganti tersebut. Mungkin di kemudian hari bisa," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Bogor, Kamis (2/3).

Jokowi minta skenario yang komprehensif terkait pembahasan arus mudik. Diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sektoral tetapi menyentuh hulu, sisi pertengahan, juga hilir.

Baca Juga: Imbas virus corona, kru bus AKAP bakal terima BLT

Pemberian bantuan sosial dan stimulus ekonomi dapat dimanfaatkan bagi warga di hulu DKI Jakarta untuk bertahan. Sehingga dapat memilih menetap dan tidak melakukan mudik.

Pekerja harian dan sektor informal memang menjadi perhatian dalam mudik. Pasalnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat kedua sektor tersebut kehilangan pendapatan.

"DKI sudah menyampaikan Rp 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan oleh Provinsi DKI Jakarta Rp 1,1 juta, tinggal Rp 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan," terang Jokowi.

Baca Juga: Ini 3 skenario pandemi virus corona mereda di Indonesia

Selain itu pembatasan pergerakan orang juga menjadi pembahasan disamping peningkatan penjagaan jarak aman. Peningkatan pengawasan dan pengendalian di daerah terutama desa juga bisa digerakkan.

Pemudik bisa masuk dalam pemantauan daerah. Jokowi juga menambahkan bahwa dana desa bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati