KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu (12/8/2026) di Jakarta. Soal model pembiayaan proyek jalan tol yang berkelanjutan akan menjadi pembahasan dalam forum tersebut.

Ini penting karena kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta.

Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengatakan, forum ini sebagai ruang dialog lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi. 

Termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta. Serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di seluruh Indonesia.

Baca Juga: WIKA Kebut Pembangunan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan Paket 2A, Progres Capai 85,20%

Rivan menegaskan, ATI berkomitmen mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional.

“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” ujar Rivan dalam keterangan tertulis, Minggu (9/8/2026).

Merujuk data ATI, jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini telah mencapai sepanjang 3.115,98 km (76 ruas jalan tol) yang dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Adapun akumulasi nilai investasinya mencapai Rp 668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan. 

Di sisi lain, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta.

Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi. Sehingga memerlukan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang. 

Kondisi ini kian diperparah oleh maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan.

Baca Juga: ATI: Kepastian Penyesuaian Tarif Tol Penting demi Arus Kas BUJT dan Investasi

Dihadiri Para Pemangku Kepentingan

FGD yang diselenggarakan ATI ini rencananya akan dibuka Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono  dan serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. 

Diskusi interaktif ini juga akan dipandu oleh pakar manajemen Rhenald Kasali dengan menghadirkan narasumber utama Muhammad Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro.

Forum ini juga melibatkan perwakilan legislatif dari Komisi V DPR serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. 

Unsur Kementerian mencakup Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Lalu, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). 

Selain itu, hadir pula perwakilan lembaga negara dan pengawasan seperti Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). 

Baca Juga: Sejumlah Tarif Tol Berpeluang Naik, Begini Catatan ATI

Diskusi ini akan diperkaya oleh kalangan akademisi, diantaranya Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Guru Besar Fakultas Hukum UI, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengamat kebijakan publik. 

Dari sektor masyarakat dan dunia usaha juga hadir yang diwakili Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ATI, kalangan perbankan, serta investor.

Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto mengatakan, keselarasan pandangan antara pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan.

"Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (white paper)," kata Kristianto.

Hasil rumusan tersebut nantinya diserahkan sebagai bahan masukan strategis yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional yang berkelanjutan.

Baca Juga: Pengusaha Jalan Tol Minta Kepastian Penyesuaian Tarif untuk Jaga Arus Kas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News