KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) menghadapi berbagai kendala utamanya terkait pembiayaan yang berasal dalam negeri. Alasan tersebutlah yang membuat semua smelter dalam negeri banyak dimiliki asing.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, alasan smelter rata-rata dimiliki asing lantaran perbankan dalam negeri masih enggan memberikan kredit untuk pembangunan smelter. Smelter sendiri juga tidak boleh dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Perbankan kita belum terlalu penuh secara sungguh membiayai smelter. Smelter kan tidak bisa dibangun lewat APBN,” tutur Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (16/2).

Baca Juga: Hilirisasi Indonesia Menghadapi Sejumlah Tantangan, Ini Saran Ekonom

Maka dari itu, Bahlil pun ingin mendorong perbankan dalam negeri agar mau menyalurkan kreditnya untuk pembangunan smelter tersebut, serta mendorong adanya relaksasi aturan.

“Kami dorong segera melakukan relaksasi di perbankan sehingga perbankan mau memberikan kredit dengan equity yang terjangkau. Jangan euity-nya 40%. Kalau bank asing itu cuma 10%,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, kerap mendapat keluhan sulitnya pendanaan smelter. Padahal, pemerintah tengah fokus melakukan hilirisasi terhadap berbagai sumber daya alam. Itulah sebabnya, ia menekankan pentingnya keberadaan dukungan fasilitas hilirisasi.

"Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK mengenai hilirisasi, memberikan dukungan, saya minta betul-betul yang konkret karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 di Jakarta, Senin (6/2).

Baca Juga: Menteri ESDM Minta Percepatan Smelter Bauksit

Tantangan pendanaan eksternal dalam pengembangan smelter juga dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey. Hanya saja, ia tidak merinci mana saja daftar proyek smelter nikel yang mengalami kesulitan pendanaan maupun.

“Iya, (pendanaan eksternal untuk proyek smelter nikel lebih sulit didapat belakangan ini),” kata Meidy saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (8/2).

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), anak usaha dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) juga dikabarkan kesulitan menggalang dana pinjaman bank untuk membiayai proyek smelter aluminium perusahaan lantaran kampanye negatif dari kelompok lingkungan yang mendera perusahaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli