KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, penataan komoditas mineral dan batubara (minerba) nasional melalui penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) penuh tantangan. 

Bahlil mengungkapkan, penataan komoditas penting dilakukan karena penentuan harga di pasar selama ini masih sangat bergantung pada faktor eksternal.

Menurutnya, intervensi pemerintah dalam mengatur keseimbangan pasokan dan permintaan mulai memberikan dampak positif terhadap posisi tawar komoditas batubara Indonesia di tingkat internasional.

"Harga nikel ditentukan oleh luar. Harga batubara ditentukan oleh luar, sekarang baru mulai kita tata. Alhamdulillah, dengan penataan terhadap pengaturan supply and demand, harga batubara Indonesia sekarang sudah mulai ada marwahnya di mata internasional," ujarnya di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Baca Juga: RKAB Tiga Anak Usaha BYAN Disetujui, ESDM Bantah Ada Kaitannya dengan Haji Isam

Bahlil menuturkan, pengaturan volume produksi batubara yang lebih terukur terbukti efektif mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba. 

Dia bilang, laporan dari Direktorat Jenderal Minerba menunjukkan bahwa efisiensi volume produksi tetap mampu menghasilkan pendapatan negara yang jauh lebih tinggi ketimbang pencapaian pada tahun lalu.

"Produksi batubara itu tidak sebanyak di tahun 2025, tetapi PNBP-nya lebih tinggi dibandingkan dengan 2025. Artinya, kita ingin produksinya tidak terlalu banyak, tapi pendapatan negara itu yang paling penting. Yang kedua, kita mencari pemerataan. (Perusahaan) yang gede perlu kita dukung, tapi dia harus memberikan kontribusi kepada negara lewat royalti yang besar dan jangan mematikan UMKM," tuturnya.

Selain memacu penerimaan negara, pemerintah juga berkomitmen menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertambangan. 

Bahlil menegaskan, kuota pengajuan RKAB berskala kecil harus tetap diprioritaskan agar pemanfaatan sumber daya alam nasional tidak hanya dikuasai oleh segelintir korporasi besar semata.

Baca Juga: Kementerian ESDM Menyatakan RKAB 3 Anak Usaha BYAN Rampung, Total 15 Juta-20 Juta Ton

"Dan UMKM sekarang ada juga di pertambangan, kan? Yang minta RKAB cuma 500, 200.000, 700.000, 1.000.000, itu UMKM. Kalau satu perusahaan menguasai gede, ya saya lebih memilih banyak orang yang hidup daripada satu orang yang berkuasa," tegasnya.

Meski diterpa banyak tantangan dan intervensi, Bahlil menegaskan, tidak mundur demi menjalankan perintah Presiden. 

Di sisi lain, ia turut mengapresiasi jajaran Ditjen Minerba yang berhasil melewati masa-masa sulit penyelesaian RKAB sepanjang tahun 2026, sembari mengingatkan seluruh pegawainya agar tetap memperketat penegakan aturan serta menjaga integritas lembaga.

"Saya tahu itu banyak tantangan kok, banyak tekanan ke saya. Tapi kembali kepada tema, saya tidak akan pernah mundur untuk menegakkan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden dan apa yang menjadi tujuan daripada kita berbangsa dan bernegara," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News