Bahlil Koordinasi dengan DSI soal Ekspor Satu Pintu Komoditas Minerba Mulai 2027



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mematangkan penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas mineral dan batubara (minerba) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dengan implementasi penuh yang dimulai pada 2027.

Menteri Koordinasi Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, koordinasi dengan DSI terus dilakukan untuk mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut.

"Bagus, kita dengan DSI itu koordinasi bagus. Kita akan lewat satu pintu, lewat DSI," jelas Bahlil saat ditemui usai pembukaan Minerba Convex 2026 di JIExpo Jakarta, Senin (2/11/2026).


Baca Juga: DSI Bakal Jadi Offtaker Ekspor, Ada Risiko Finansial hingga Rp 901,5 Triliun

Seiring rencana penerapan kebijakan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah mendorong pengiriman komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) langsung ke negara tujuan.

"Dan tidak perlu lagi lewat transit-transit, kalau bisa semua komoditaslah, langsung saja," imbuhnya.

Dalam paparannya, Bahlil meminta agar pengiriman komoditas SDA Indonesia tidak lagi melalui negara transit tertentu sebelum sampai ke negara tujuan ekspor.

"Jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, lewat transit negara tertentu. Saya enggak mau. Sumber daya alam kita dari sektor ESDM, kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung China," tegas Bahlil.

Tak hanya untuk sektor minerba, Bahlil juga mendorong penerapan skema pengiriman langsung ke negara tujuan untuk komoditas minyak dan gas bumi (migas).

Baca Juga: Ekspor Satu Pintu SDA Lewat DSI di Tahap Transisi, LPEM FEB UI Soroti Tiga Tantangan

Ia mengaku telah meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengupayakan hal tersebut.

"Saya juga sudah memerintahkan Dirjen Migas sama Kepala SKK Migas. Kalau kita mau kirim LNG, contoh ke Jepang, atau ke Korea, langsung saja. Kenapa harus pakai negara lain?" imbuh Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News