KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Bidang Perekonomian, Bahlil Lahadalia, membeberkan bahwa pemerintah berencana melakukan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Menurutnya, pemerintah Indonesia akan menambah kepemilikan saham di perusahaan tersebut sebanyak 10% sebagai syarat perpanjangan kontrak. Saat ini pemerintah sendiri telah mendominasi kepemilikan saham di Freeport yakni sebanyak 51%.  Sementara sisanya dikuasai Freeport McMoRan (FCX).

“Tadi dalam beberapa waktu terakhir ini, kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan dari pengelolaan Freeport, dan pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki saham 51%,” tutur Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (28/4).

Baca Juga: Freeport Diskusi Dengan Pemerintah Soal Potensi Dampak Larangan Ekspor ke Smelter

Selain itu, Dia juga mengatakan pendapatan Freeport saat ini dan semakin membaik. Bahkan dalam laporan Freeport kepada pemerintah, tahun 2024 potensi utang BUMN dalam mengambil alih PT Freeport itu kemungkinan besar akan lunas.

Kabar baik tersebut juga yang membuat pemerintah mengkaji dan mempertimbangkan perpanjangan kontrak di Freeport, dengan syarat akan menambah saham sebesar 10%.  

“Pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham, di mana pemerintah akan menambah saham sekitar 10%, ini bocoran saja. Nanti akan diumumkan secara resmi, ini masih dalam pembahasan belum pasti, tapi pembahasannya sudah hampir matang,” jelasnya.

Baca Juga: Freeport dan Amman Mineral Dapat Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Hingga Mei 2024

Selain itu, Bahlil juga meminta agar pembangunan smepter tidak hanya dibangun di Gersik saja, melainkan juga di Papua.

“Kami juga akan minta mereka bangun smelter di Papua bukan hanya di Gersik. Negara harus mendapat hasil yang lebih banyak, ini yang sedang kita diskusikan,” imbuhnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli