KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tetap berkomitmen pada Perjanjian Paris (Paris Agreement). Namun, Bahlil menekankan kebijakan energi nasional harus mempertimbangkan skala prioritas, termasuk biaya listrik dan keuangan negara.

“Oh enggak ada [keluar dari Paris Agreement], kita masih tetap komitmen. Tapi kita lihat skala prioritas untuk melihat keuangan negara dan biaya listrik kita,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/2).

Bahlil menjelaskan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara masih menjadi pilihan yang sulit dihindari karena faktor biaya. 

Didukung Fundamental Kuat, Investor Global Naikkan Target Price BBRI

Baca Juga: Baruan Energi Fosil masih Tinggi, Pensiun Dini PLTU Tak Masuk dalam RUPTL 2025-2034

Menurutnya, biaya produksi listrik dari PLTU hanya sekitar 5-6 sen per kWh, sementara energi baru terbarukan (EBT) bisa mencapai lebih dari 10 sen per kWh.

“Kalau kita pakai energi baru terbarukan di atas 10 sen. Bahkan selisihnya kalau kita pakai antara batubara dan gas, per satu gigawatt per tahun bisa mencapai Rp 5 triliun-Rp 6 triliun,” ungkapnya.

Menurut Bahlil, beban biaya ini harus ditanggung oleh negara melalui subsidi atau dialihkan ke masyarakat.

“Amerika saja keluar dari Paris Agreement, masa kita harus dipaksa-paksa terus?” tambahnya.

Meski demikian, Bahlil menegaskan pemerintah tetap mendukung transisi energi. Salah satu strategi yang sedang dikembangkan adalah co-firing atau pencampuran batubara dengan gas dan energi surya, serta penggunaan teknologi carbon capture untuk mengurangi emisi dari PLTU.

Baca Juga: Ada Jaminan Negara agar Proyek Energi Hijau PLN dan BUMN Lancar dan Tak Gagal Bayar

Lebih lanjut, mengenai rencana pensiun dini PLTU, Bahlil menyatakan proses ini akan tetap berjalan secara bertahap. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pensiun dini PLTU Cirebon berkapasitas 600 megawatt (MW).

“Pensiun dini, pasti ada waktunya untuk pensiun. Sekarang kan 600 MW yang kita lakukan di Cirebon,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News