KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan tidak akan memangkas kuota ekspor gas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di tahun 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sempat ada dinamika penyesuaian alokasi gas yang dihadapi oleh para pelaku usaha sepanjang tahun 2025. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses adaptasi di awal masa pemerintahan baru.

"Saya mengerti betul KKKS di 2025 dalam menyelesaikan kontrak dengan ekspor gas di tahun 2025 dengan market yang sudah ada. Saya tahu kemarin ada sedikit dinamika, tetapi saya janji kepada Bapak Ibu semua di 2025 itu kejadian pengalaman baru satu tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo," ujarnya di acara IPA Convex 2026, di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Cadangan Batubara Tersisa 3 Juta Ton, Mitrabara (MBAP) Siap Akuisisi Tambang Baru

Guna memberikan kepastian hukum dan investasi bagi para investor hulu migas, Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengamankan volume ekspor yang telah disepakati. 

"Tapi di 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri," tegasnya.

Kebijakan ini diambil demi menjaga reputasi Indonesia di pasar energi global, sekaligus memberikan stimulus bagi KKKS untuk terus meningkatkan produksinya tanpa perlu mencemaskan pembatasan alokasi penjualan ke luar negeri.

Baca Juga: Cisadane Sawit (CSRA) Yakin Prospek Industri Sawit, Meski Tertekan Beban Operasi

"Jadi tidak perlu ada kekhawatiran lagi, semuanya sudah saya setujui untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tandatangani, tidak ada lagi. Biarlah kebutuhan dalam negeri kita putar otak," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News