KONTAN.CO.ID - SEOUL. Kantor berita Korea Selatan Yonhap, pada Selasa (1/6/2021) memberitakan, partai penguasa Korea Utara telah mengubah aturan dengan menetapkan pemimpin kedua secara de facto di bawah pemimpin Kim Jong Un. Korea Utara sepertinya tengah berupaya mengubah politik dalam negeri.

Diberitakan Reuters, mengutip sumber tak dikenal yang akrab dengan Korea Utara, sumber tersebut mengatakan pemegang jabatan baru "sekretaris pertama" akan memimpin pertemuan atas nama Kim Jong Un.

Kim memperkuat kekuasaannya di kongres Partai Pekerja Korea (WPK) pada Januari, ketika ia terpilih sebagai sekretaris jenderal, menggantikan gelar terakhir yang dipegang oleh mendiang ayahnya, Kim Jong Il.

Kantor berita itu menambahkan, sekarang Kim menginginkan peran yang lebih besar dalam pemerintahan untuk partai tersebut, dibandingkan dengan pemerintahan ayahnya yang lebih berpusat pada militer.

Baca Juga: Korea Utara kecam pencabutan semua pembatasan rudal Korea Selatan oleh AS

"Istilah 'politik yang mengutamakan militer', kata kunci utama di era Kim Jong Il, diketahui telah dihapus dari kata pengantar peraturan partai," katanya.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan peraturan baru partai dipublikasikan di Korea Utara setelah pertemuan Januari. Tetapi kementerian yang bertanggung jawab atas hubungan dengan negara tetangga mengatakan tidak dapat mengungkapkan rinciannya.

Kim Jong Un sendiri menggunakan sebutan "sekretaris pertama" dari 2012 hingga 2016.

Baca Juga: AS: Korea Utara terus tingkatkan kemampuan rudal balistik, bahaya nyata bagi Amerika

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie