KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mengungkapkan terkait progres proyek pembangunan pemukiman ASN di Ibu Kota Negara (IKN). Proses pembangunannya kemungkinan baru akan dilakukan tahun depan. 

Direktur CTRA, Nanik J Santoso mengatakan, proyek pembangunan rumah susun (rusun) hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) masih berjalan. Ciputra baru saja melakukan review feasibility studies (FS) untuk proyek tersebut.

“Kementerian Keuangan sudah menunjuk konsultannya untuk mereview FS kami,” ujarnya dalam Public Expose CTRA Buku Tahun 2024, Selasa (17/6).

BI Optimistis Hadapi 2026, Perkuat Bauran Kebijakan hingga Digitalisasi

Baca Juga: Ciputra (CTRA) Catat Marketing Sales Rp 3,15 Triliun per Kuartal I 2025

Asal tahu saja, CTRA tengah menggarap proyek pembangunan permukiman untuk ASN. Bentuk huniannya adalah rusun 10 menara dan 22 rumah tapak untuk Eselon 1. Proyek tersebut menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menurut Nanik, Otorita IKN (OIKN) menginginkan proyek tersebut sudah bisa mulai konstruksi. Namun, CTRA pesimistis dengan target tersebut. Sebab, proses yang akan ditempuh masih akan panjang, termasuk proses tender proyek.

“Setelah FS final, baru kemudian ditenderkan. Menurut saya agak berat kalau dimulai di awal 2026,” paparnya.

Meskipun begitu, CTRA tidak merasa proses pembangunan proyek IKN rumit. Hanya saja, prosesnya memang panjang. Bahkan sempat tertunda selama empat bulan saat masa kampanye Ridwan Kamil ketika mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. CTRA diwajibkan untuk kurasi desain dengan Ridwan Kamil. 

“Lalu, setelah kampanye selesai, terjadi pergantian kepala OIKN menjadi Basuki Hadimuljono,” ujarnya.

Baca Juga: Ciputra Development (CTRA) Bagikan Dividen Tunai Rp 444,85 Miliar

Selain dengan skema KPBU, CTRA bakal membangun proyek pembangunan kawasan terintegrasi (integrated development) yang mencakup area yang lebih luas dan tahapan yang perlu diselaraskan dengan pembangunan IKN.

Direktur CTRA, Budiarsa Sastrawinata menambahkan, lokasi proyek tersebut ada di luar dari sumbu utama IKN. Sehingga, pembahasan mengenai tata ruang dan penggunaan lahannya butuh waktu lebih lama jika dibandingkan dengan proyek di wilayah poros utama.

“Proses ini masih berjalan, tetapi belum sampai untuk bisa dimulai dengan pembangunan fisik,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News