KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang menjadi salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, akan resmi diluncurkan pada 19 Juli 2025. Ratusan koperasi dijadwalkan memulai tahap uji coba operasional dalam peluncuran perdana ini.

Meski waktu peluncuran semakin dekat, keputusan resmi mengenai skema pendanaan koperasi masih belum diterbitkan. Namun, sejumlah skema pendanaan telah disiapkan dengan melibatkan bank-bank BUMN sebagai salah satu sumber utama pembiayaan.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa bank-bank pelat merah akan diwajibkan menyediakan plafon kredit hingga Rp 3 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih. 

KB Bank Catatkan Laba Bersih Rp373 Miliar pada Semester I 2025

Baca Juga: Pemerintah Optimistis Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Sumber Pajak Baru

Kredit tersebut akan diberikan dengan bunga 6%, dengan tenor enam tahun untuk kredit modal kerja dan sepuluh tahun untuk kredit investasi. 

Ia menambahkan bahwa koperasi penerima kredit akan mendapat pendampingan usaha serta masa tenggang pembayaran (grace period).

Pendanaan Kopdes Merah Putih ini dirancang untuk memanfaatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025. 

Dalam rancangannya, koperasi yang belum beroperasi lebih dari enam bulan tetap berhak memperoleh kredit, asalkan telah mengikuti program pendampingan dan mendapat pengecualian dari histori kredit komersial.

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie menjelaskan bahwa skema ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam satuan tugas nasional. 

Baca Juga: Menteri Koperasi Budi Arie Sebut 79.740 Koperasi Desa Merah Putih Telah Terbentuk

Penentuan sumber dana dan mekanisme penyaluran, menurutnya, berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. 

“Kementerian BUMN bertugas memberikan dukungan kepada bank BUMN sebagai sumber pendanaan pemerintah dengan skema channeling,” ujarnya.

Sejumlah bank telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung program ini. Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Bob T. Ananta menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu arahan resmi dari pemerintah dan OJK sebelum mulai menyalurkan kredit. 

Sementara itu, Bank Mandiri telah mulai memberikan pelatihan kepada pengurus koperasi sebagai bentuk dukungan awal, meskipun belum menyalurkan pendanaan secara langsung.

Namun, pengamat perbankan Moch Amin Nurdin mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. 

Baca Juga: Prabowo Bahas Anggaran Koperasi Desa Merah Putih di Hambalang

Ia menilai bank tetap harus selektif, mengingat meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) sektor UMKM, yang pada Mei 2025 tercatat mencapai 4,49% atau sekitar Rp 70,58 triliun. 

Ia menegaskan bahwa pendampingan yang kuat diperlukan agar dana benar-benar digunakan untuk pengembangan koperasi secara produktif dan tidak disalahgunakan.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News