JAKARTA. Pemerintah mengultimatum kepada PT Merpati Nusantara Airline (MNA) untuk segera memberikan rencana bisnis (business plan) di bulan depan. Rencana bisnis tersebut terkait rencana pemerintah untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) Rp 600 miliar.Menteri BUMN Mustafa Abubakar bilang, perseroan harus memberikan koreksi rencana bisnis sesuai dengan kebutuhan mereka sekarang. "Sayaberharap di kuartal II 2011 ini rencana bisnisnya bisa selesai dan kita akan berikan ke pemerintah," ujar Mustafa, Jumat (11/3).Kendati baru disampaikan bulan depan, Mustafa menyangsikan bahwa pemerintah bisa merealisasikan dan menyetujui pencairan PMN di tahun ini.Pasalnya, pemerintah juga harus berkonsultasi dengan Komite Revitalisasi dan Privatisasi. Lantas dengan DPR baik di Komisi VI, Komisi XI dan Badan Anggaran bahkan dengan Kementerian Keuangan. "Bukan tidak bisa di tahun ini, tapi tergantung DPR. Yang jelas di tingkat pemerintah rampung kuartal II 2011," imbuhnya.Berkaca pada cash flow Merpati yang ada saat ini, Mustafa menyadari bahwa pilot project manajemen Merpati yang baru cukup menyedihkan. Namun, dia berharap Merpati bisa mengikuti jejak efisiensi yang dilakukan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan.Sebelumnya, Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony Tjitrokusumo menjelaskan, kucuran dana dari Pemerintah sebesar Rp 310 miliar dirasakan belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan Merpati yang ada sekarang ini. "Saat ini kita butuh Rp 600 miliar," ucap Jhony.Dana tersebut akan digunakan sebagai tambalan defisit Merpati, untuk revitalisasi mesin pesawat, dan pembiayaan berbagai suku cadang. Namundana tersebut di luar dana Subsidiary Loan Agreement (SLA) sebesar US$ 220 juta dari pemerintah China.Johny menuturkan, saat ini Merpati hidup dari utang dan mengandalkan cash flow yang ada. Merpati telah melakukan penghematan di berbagai bidang, seperti menawar harga sewa pesawat, mesin pesawat, dan penghematan ground service equipment.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Bakal disuntik Rp 600 miliar, pemerintah minta Merpati serahkan rencana bisnis
JAKARTA. Pemerintah mengultimatum kepada PT Merpati Nusantara Airline (MNA) untuk segera memberikan rencana bisnis (business plan) di bulan depan. Rencana bisnis tersebut terkait rencana pemerintah untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) Rp 600 miliar.Menteri BUMN Mustafa Abubakar bilang, perseroan harus memberikan koreksi rencana bisnis sesuai dengan kebutuhan mereka sekarang. "Sayaberharap di kuartal II 2011 ini rencana bisnisnya bisa selesai dan kita akan berikan ke pemerintah," ujar Mustafa, Jumat (11/3).Kendati baru disampaikan bulan depan, Mustafa menyangsikan bahwa pemerintah bisa merealisasikan dan menyetujui pencairan PMN di tahun ini.Pasalnya, pemerintah juga harus berkonsultasi dengan Komite Revitalisasi dan Privatisasi. Lantas dengan DPR baik di Komisi VI, Komisi XI dan Badan Anggaran bahkan dengan Kementerian Keuangan. "Bukan tidak bisa di tahun ini, tapi tergantung DPR. Yang jelas di tingkat pemerintah rampung kuartal II 2011," imbuhnya.Berkaca pada cash flow Merpati yang ada saat ini, Mustafa menyadari bahwa pilot project manajemen Merpati yang baru cukup menyedihkan. Namun, dia berharap Merpati bisa mengikuti jejak efisiensi yang dilakukan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan.Sebelumnya, Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony Tjitrokusumo menjelaskan, kucuran dana dari Pemerintah sebesar Rp 310 miliar dirasakan belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan Merpati yang ada sekarang ini. "Saat ini kita butuh Rp 600 miliar," ucap Jhony.Dana tersebut akan digunakan sebagai tambalan defisit Merpati, untuk revitalisasi mesin pesawat, dan pembiayaan berbagai suku cadang. Namundana tersebut di luar dana Subsidiary Loan Agreement (SLA) sebesar US$ 220 juta dari pemerintah China.Johny menuturkan, saat ini Merpati hidup dari utang dan mengandalkan cash flow yang ada. Merpati telah melakukan penghematan di berbagai bidang, seperti menawar harga sewa pesawat, mesin pesawat, dan penghematan ground service equipment.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
