KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah membentuk holding BUMN Panas Bumi (Geothermal). Rencananya holding tersebut akan diisi oleh tiga perusahaan plat merah yang selama ini menggarap bidang pengembangan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP).

Ketiganya adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Geo Dipa Energi (Persero), dan PT PLN Geothermal. Wakil Menteri I BUMN Pahala Mansury mengkonfirmasi pembentukan holding panas bumi tersebut.

"Kami memang memiliki rencana untuk menggabungkan aset geothermal dari ketiganya. Institusi gabungan nanti akan dimiliki bersama Pertamina, PLN dan pemerintah sehingga bisa diperoleh sinergi yang optimal," kata Pahala saat dihubungi Kontan.co.id, Jum'at (19/2).

Dengan begitu, akan ada integrasi dari keunggulan pengembangan (drilling), transmisi energi ke pengguna, maupun dari sisi pendanaan. Lebih lanjut, Pahala mengklaim bahwa holding ini akan menjadi perusahaan dengan kepemilikan kapasitas PLTP terbesar di dunia.

Baca Juga: Pertamina akan jual saham perdana tiga anak usaha di bursa, ini respon pakar

"Gabungan perusahaan geothermal akan menjadi terbesar di dunia dalam installed capacity pembangkit geothermal. Ini merupakan inisiatif pengembangan baru dan terbarukan," sambung Pahala.

Sayangnya, dia belum membeberkan tahapan yang sedang berjalan dalam pembentukan holding tersebut. Pahala pun masih enggan membuka siapa induk usaha holding panas bumi BUMN ini.

Yang pasti, pembahasan terkait pembentukan holding ditarget rampung tahun ini. "Iya, 2021," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, pembentukan holding BUMN panas bumi juga mendapatkan dukungan dari Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API). Ketua API Priyandaru Effendi menyampaikan bahwa penggabungan ketiga perusahaan tersebut akan memudahkan rencana pengembangan panas bumi. Termasuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan menambah modal kerja untuk keberlanjutan bisnis.

Holding pun dinilai bisa mengakselerasi target-target yang penugasan dari pemerintah ke BUMN. "Menjalankan misi pemerintah untuk mengoptimalkan dan mempercepat pengembangan panas bumi sebagai bagian dari program ketahanan dan kemandirian energi," ujar Priyandaru.

Baca Juga: Siapkan dana, Pertamina akan jual saham perdana tiga anak usaha di lantai bursa

Dari sisi iklim usaha dan investasi, pembentukan holding BUMN panas bumi pun dinilai akan tetap menjaga fairness dengan para pengembang swasta. "Justru memudahkan mereka (BUMN) untuk berkompetisi," kata Priyandaru.

Sinergi aset dan potensi

Merujuk pada pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, pada awal Januari 2021 lalu, PT PLN Gas & Geothermal (PLN GG) pun telah menjalin kerjasama dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dalam joint study untuk pengembangan PLTP. Lokasi yang akan dilakukan kajian untuk pengembangan di wilayah kerja PGE, khususnya di Area Ulubelu (Lampung) dan Area Lahendong (Sulawesi Utara).

Sampai tahun 2020, PLN GG telah berkontribusi dalam counterpart bersama dengan melakukan percepatan pengembangan 11 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Ungaran, Wilis, Cisolok Sukarame, Kapahiang, Danau Ranau, Gn Geurodong, Atadei, Songa Wayaua, Oka Ile Ange, Gn Sirung, dan Talaga Ranu. Termasuk WKP Eksisting, Tangkuban Perahu, Ulumbu dan Mataloko dengan total potensi mencapai 305 Megawatt (MW).

Untuk PT Geo Dipa Energi (Persero), merujuk pada situs resminya, tercatat bahwa saat ini 94,5% saham Geo Dipa dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan 5,5% sisanya dimiliki olehh PLN. Geo Dipa memiliki sejumlah lapangan panas bumi eksisting, yakni Dieng yang mengoperasikan kapasitas 60 MW.

Editor: Noverius Laoli