Bakal Rombak Kemenkeu dan Kementerian BUMN, Prabowo Tambah Menteri Penerimaan Negara

Oleh: Shifa Nur Fadila

Rabu, 25 September 2024 15:11 WIB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan lakukan perombakan pada sejumlah Kementerian dan Lembaga pada Januari 2025.

Burhanuddin Abdullah, Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto sekaligus Komisaris Utama PT PLN (Persero) mengungkapkan setelah resmi menjabat Prabowo akan merombak Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Ia menjelaskan pada Kementerian Keuangan perombakan dilakukan ada perubahan kelembagaan, dimana akan dibentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

"Insyaallah akan ada Menteri Penerimaan Negara," ujar Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook, Rabu (25/9).

Sementara pada Kementerian BUMN, akan dilakukan transformasi kelembagaan. Hal itu karena selama ini jika dihitung dari BUMN negara dapat mengumpulkan sekitar US$ 1 triliun. Jumlah tersebut mencapai 60% dari PDB Indonesia.

Meski begitu menurutnya sumbangan BUMN itu yang justru harus diperbaiki dan ditingkatkan. Sehingga ke depan ada transformasi kelembagaan, bisnis, kultural dan manajemen.

"Jadi barangkali tu yang akan dilakukan pada Januari 2025 mendatang," ungkapnya.

Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memberi kekuasaan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah atau memecah kementerian/lembaga (K/L). Hal tersebut tertuang dalam dokumen RUU APBN 2025 yang telah disahkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 51 UU tersebut, di mana pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Pada saat UU ini mulai berlaku, kementerian/lembaga yang mengalami pemisahan dan/atau kementerian/lembaga yang baru dibentuk, pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan kementerian/lembaga dimaksud.