KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank milik negara (Himbara) bakal turut terlibat dalam pengembangan mata uang lokal alias local currency trade (LCT) yang didorong Bank Indonesia (BI). 

Perwakilan Himbara, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Putrama Wahju Setyawan, bilang transaksi sejumlah valuta asing (valas) di Himbara, termasuk dengan China, memang cukup besar saat ini. 

Maka dari itu, Himbara kini juga bakal turut mengembangkan LCT bersama tiga otoritas moneter terkait, yakni BI, Bank Sentral China, dan Bank Sentral Hong Kong untuk dapat meluncurkan LCT khusus. 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Suku Bunga Naik, Pegadaian Optimistis Bisnis Tumbuh pada 2026

“Jadi CNY Yuan versus IDR Rupiah,” ujar Putrama di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Namun, dalam prosesnya, Putrama mengaku Himbara mengajukan sebuah syarat kepada pihak BI. Secara khusus, ia menyebut syarat tersebut disampaikan kepada Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono. 

Syarat yang disampaikan terkait kebutuhan likuiditas sebagai penunjang. “Ada sebuah syarat yang saya sampaikan kepada Pak Thomas Djiwandono, yaitu bahwa bank dalam negeri nanti yang akan terlibat dalam LCT ini membutuhkan 100% dukungan likuiditas CNY dari BI,” ujarnya. 

Permintaan ini, lanjut Putrama, diajukan lantaran valas CNY tak tersedia di pasar bebas. Itu pula yang menjadi tantangan bagi Himbara dalam menerapkan LCT nantinya. “Karena sekali lagi membutuhkan dukungan likuiditas yang cukup besar,” imbuhnya. 

Untuk diketahui, Indonesia dan China telah menyepakati penggunaan LCT dalam dalam perdagangan dan investasi bilateral. 

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya mengungkapkan bahwa nilai transaksi LCT Indonesia-China terus meningkat, yang mana tahun lalu nilainya melebihi US$ 25 miliar per tahun, sedangkan tahun ini transaksi bulanannya sudah mencapai kisaran US$ 3,7 miliar.

BI juga telah bekerja sama dengan sejumlah bank dan bank sentral China agar transaksi yuan bisa langsung dilakukan di dalam negeri. Perry menyebut masyarakat maupun pelaku usaha kini sudah bisa melakukan transaksi yuan di Indonesia, baik spot, swap maupun forward. 

Baca Juga: Kemenkeu: Kabar Dana Bantuan Pensiunan 2026 Hoaks, Waspada Phishing

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News