KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melarang angkutan mobil barang yang Over Dimension and Over Load atau dikenal dengan nama Zero ODOL secara penuh masih menuai penolakan. Kali ini penolakan datang dari Aliansi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI). Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk kedua kalinya di kantor untuk menuntut agar pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang pemberlakukan Zero ODOL yang telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka. Penanggungjawab aksi sekaligus Ketua AKSI, Slamet Barokah menyebutkan dengan adanya kebijakan Zero ODOL ini, semakin banyak truk-truk logistik yang mereka gunakan untuk mengangkut barang yang tidak bisa melakukan uji KIR. “Artinya, akan semakin banyak sopir yang menjadi tulang punggung di keluarganya kehilangan mata pencaharian. Apalagi itu terjadi di tengah masa pandemi yang menambah susah kehidupan kami sebagai sopir logistik,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (04/01). Ia berharap Presiden Jokowi mau mendengarkan keluhan mereka ini dengan meminta Kemenhub untuk mengkaji ulang kebijakan Zero ODOL. Wahyudi, salah satu koordinator demo mengutarakan ada 13 aliansi sopir-sopir truk dari berbagai wilayah di Banyuwangi, Jember, Purworejo, Malang, Surabaya dan Bali yang ikut dalam aksi unjuk rasa kali ini.
Bakalan Terhambat Uji KIR, Supir Logistik Minta Kebijakan Zero ODOL Dikaji Ulang
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melarang angkutan mobil barang yang Over Dimension and Over Load atau dikenal dengan nama Zero ODOL secara penuh masih menuai penolakan. Kali ini penolakan datang dari Aliansi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI). Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk kedua kalinya di kantor untuk menuntut agar pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang pemberlakukan Zero ODOL yang telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka. Penanggungjawab aksi sekaligus Ketua AKSI, Slamet Barokah menyebutkan dengan adanya kebijakan Zero ODOL ini, semakin banyak truk-truk logistik yang mereka gunakan untuk mengangkut barang yang tidak bisa melakukan uji KIR. “Artinya, akan semakin banyak sopir yang menjadi tulang punggung di keluarganya kehilangan mata pencaharian. Apalagi itu terjadi di tengah masa pandemi yang menambah susah kehidupan kami sebagai sopir logistik,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (04/01). Ia berharap Presiden Jokowi mau mendengarkan keluhan mereka ini dengan meminta Kemenhub untuk mengkaji ulang kebijakan Zero ODOL. Wahyudi, salah satu koordinator demo mengutarakan ada 13 aliansi sopir-sopir truk dari berbagai wilayah di Banyuwangi, Jember, Purworejo, Malang, Surabaya dan Bali yang ikut dalam aksi unjuk rasa kali ini.
