JAKARTA. Satya W Yudhya, Politisi Golongan Karya, membenarkan jika Ketua Umum Aburizal Bakrie turut campur dalam 24% saham PT. Newmont Nusa Tenggara.

Menurut Satya, hal tersebut dilakukan lantaran sekitar tiga tahun lalu pemerintah pusat terkesan ogah ketika ditawarkan divestasi saham Newmont yang 24%. “Selama 2 tahun pemerintah pusat tidak pernah merespons oleh karena itu muncullah pemerintah daerah yang menggandeng BUMD-nya untuk menerima divestasi 24%,” ujar Sayta seusai diskusi PT Newmont Nusa Tenggara, Nusantara III, Jumat (6/5).

Namun, ketika mau melakukan divestasi 24% saham Newmont Pemerintah Daerah tidak memiliki dana. Pemda telah berupaya menggandeng BUMN pusat namun perusahaan-perusahaan BUMN pun tidak mau turut andil dalam saham Newmont.

Alhasil, Badan Usaha Milik Daerah itu pun menggandeng perusahaan swasta Aburizal Bakrie untuk membeli saham. “Ketika divestasi sudah diberikan kepada daerah yang juga berusaha menggandeng BUMN tapi BUMN-nya pun juga tidak mau lantas ada yang berminat. Ya itu dilakukan,” tegas Anggota Komisi VII itu.

Pada kesempatan yang sama, Kurtubi, Pengamat Energi pun mengatakan dengan gamblang jika pemerintah daerah NTB memang enggak punya uang untuk divestasi saham Newmont. Makanya, Pemda mengajak BUMN pusat, namun tetap tidak diberi jawaban.

“Pemda sudah mengajak BUMN pusat untuk ambil bagian karena Pemda NTB enggak punya duit. Itu mendesak lo, ketika BUMN Pusat dan Perbankan tidak mau membiayai jadi apa salahnya mengajak swasta,” ucap Kurtubi.

Menurut Kurtubi dari 24% saham PT Newmont Nusa Tenggara, Bakrie memiliki 75% (Multicapital) sedangkan 25% itu dimiliki oleh Pemda NTB. Tak hanya itu, Kurtubi pun menjelaskan jika kerjasama dengan Bakrie itu sebenarnya telah disetujui Pemda NTB, rakyat NTB, dan juga DPRD. “Istilahnya itu golden share karena enggak punya duit. Itu transparan loh bukan saya bela Bakrie,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.