KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Pemerintah Hong Kong membalas langkah Inggris mengkritik langkah China memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di pusat keuangan global itu, dengan mengatakan, itu "tidak akurat dan bias".

Pemerintah Inggris menyatakan, Undang-Undang Keamanan Nasional jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional China dan formula "satu negara, dua sistem" yang telah mengatur Hong Kong sejak 1997.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebutkan, solusi untuk protes selama setahun di Hong Kong, yang kerap berakhir bentrokan antara demonstran dan polisi, harus datang dari dalam kota itu, bukan dari Beijing.

Baca Juga: Hong Kong: Campur tangan AS dan Taiwan kipasi api protes di Hong Kong

Pemerintah Hong Kong mengatakan, dengan tegas menentang "pernyataan yang tidak akurat dan bias atas hukum keamanan nasional dan otonomi tingkat tinggi (di Hong Kong)."

Pemerintah Hong Kong dan China menegaskan, undang-undang itu hanya membidik sejumlah kecil "pembuat onar" yang mengancam keamanan nasional dan tidak akan mengekang kebebasan atau melukai investor.

"Tuduhan apa pun bahwa undang-undang itu akan merusak kebebasan rakyat Hong Kong dan satu negara, dua sistem tidak lebih dari spekulasi yang mengkhawatirkan dan keliru," kata Pemerintah Hong Kong dalam pernyataan, Jumat (12/6), seperti dikutip Reuters.

Baca Juga: Inggris peringatkan China: Masih ada waktu untuk mundur dari UU Keamanan Hong Kong

Menurut Pemerintah Hong Kong, Undang-Undang Keamanan Nasional merupakan wewenang Beijing, dan beleid itu akan membantu melindungi hak-hak rakyat Hong Kong dengan lebih baik sambil memulihkan stabilitas.

Editor: S.S. Kurniawan