JAKARTA. Anggota Badan Anggaran DPR RI Waode Ida Nurhayati melihat indikasi praktek mafia anggaran dalam alokasi 2010 Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di Kementerian Keuangan. Menurut politisi Partai Amanat Nasional itu dari salinan perhitungan alokasi DPID yang tertera di situs Kementerian Keuangan, terdapat sekitar 120 kabupaten/kota yang dihilangkan.

Bukan hanya itu, 10 provinsi yang harusnya menerima DPID pun dihapuskan. Data tersebut merujuk dari hasil rapat kerja Banggar dengan pihak pemerintah pada Oktober 2010 untuk memperoleh alokasi DPID tahun 2011. Sepuluh provinsi yang kena hapus anggarannya yakni Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bali, dan Papua.

Tapi yang membuat Waode heran, alokasi anggaran DPID 2011 untuk keseluruhan tidak berubah alias tetap Rp 7,7 triliun. Padahal, sudah banyak daerah yang dihapuskan alias tidak mendapat DPID lagi. Waode pun berpikir ada kongkalikong yang terjadi di Kementerian Keuangan.

Apalagi menurut Waode penghapusan itu dilakukan di daerah-daerah yang tertinggal, antara lain, perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang semestinya mendapat alokasi DPID sebesar Rp 40,607 miliar. “Kemudian Bangka Belitung dari rumus fiskal mendapat Rp 31 miliar tiba-tiba hilang sama sekali. Begitu juga Sumatera Selatan seharusnya dapat Rp 29 miliar juga dihilangkan,” ujar Waode saat pertemuan dengan wartawan di lantai 19, Gedung DPR Nusantara I, Senin (28/2).

Menurut Anggota Komisi VII itu, temuan ini diperoleh berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 25/PM.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPID TA 2011 yang dirilis dalam website Kemenkeu. Bagi Waode lampiran tersebut ternyata sama persis dengan lampiran PMK bodong yang sempat beredar dan telah dibantah Menteri Keuangan Agus Martowardojo. "Ini fatal, praktek yang sangat tidak sehat karena telanjang semua. Saya tidak menuduh. Tapi dari indikasi yang ada saya pun menarik benang merah. Ini ada yang tidak transparan dan mencederai good government," kata Waode.

Waode pun mempertanyakan hasil simulasi DPID 2011 yang dipublikasikan di situs Kementerian Keuangan itu tidak sesuai dengan yang diputuskan dalam rapat di Banggar. Padahal, berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dana DPID ini harus dibahas dan diputuskan bersama dengan DPR. Namun, ia menyatakan hasil simulasi kemudian berubah tidak seperti yang disepakati DPR dengan Kementerian Keuangan akhir tahun lalu.

"Ini satu-satunya raker yang kita jalani. Saya enggak tahu ada raker antar elit tapi seharusnya diketahui Banggar," imbuhnya. Tak ragu-ragu, Waode secara pribadi meminta Menkeu dapat menjelaskan keganjilan alokasi DPID yang bernilai total sekitar Rp 7,7 triliun ini. "Seharusnya ada penjelasan," tambahnya.

Di sisi lain, Waode mempertanyakan internal Badan Anggaran yang menurutnya tidak serius menanggapi hal ini. Ia mengakui memang Menteri Keuangan pernah meminta rapat bahkan menyurati Banggar, namun jawaban dari Banggar menyatakan bahwa jadwal rapat DPID sudah tidak ada lagi. “Raker nanti saya akan tanyakan, kalau memang di internal kami ada main kucing-kucingan maka tidak boleh seperti ini yang akhirnya mengorbankan daerah tertentu. Memang beberapa kali memang saya dengar Menkeu minta rapat DPID namun diberikan jawaban tidak ada lagi rapat pembahasan, feeling saya di elite legislatif juga ada yang bermain,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.