KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai defisit APBN 2026 masih berpeluang lebih rendah dari proyeksi pemerintah sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Peluang tersebut bergantung pada efisiensi belanja, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta realisasi pembiayaan anggaran.

"Kalau bisa lebih rendah dari 2,85%, ya tergantung banyak faktor. Nunggu (efisiensi) MBG, sama pembiayaan. Kalau ada pembiayaan utang yang tidak dilaksanakan, mau tidak mau defisitnya akan turun. Banyak faktor, tidak tunggal," ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (7/7).

Meski demikian, Banggar justru memberi perhatian lebih besar terhadap tingginya proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp 255,5 triliun.

Baca Juga: Kas Negara Menumpuk, DPR Pertanyakan Pemerintah Masih Gencar Tarik Utang

Menurut Said, SiLPA yang terlalu besar menunjukkan masih adanya anggaran yang belum dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah maupun investasi.

"SiLPA yang tinggi sampai Rp 255,5 triliun itu yang jadi konsen Banggar, bukan isu SAL. Karena SiLPA yang tinggi itu seharusnya dipergunakan oleh pemerintah sesuai yang sudah dianggarkan dan untuk investasi," katanya.

Ia membandingkan, SiLPA pada tahun lalu hanya sekitar Rp 73 triliun. Lonjakan proyeksi SiLPA pada tahun ini dinilai dapat menjadi beban terhadap pengelolaan APBN karena pemerintah tetap harus menanggung biaya pembiayaan.

"Tahun lalu SiLPA hanya Rp 73 triliun. Sekarang Rp 255,5 triliun. Tingginya SiLPA itu membebani anggaran karena ada biaya dana yang harus ditanggung," ujarnya.

Said juga menilai proyeksi defisit APBN sebesar 2,85% PDB masih berada dalam batas aman meski lebih tinggi dibanding target awal APBN sebesar 2,68% PDB.

Kenaikan outlook defisit tersebut salah satunya dipengaruhi perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) menjadi US$ 83 per barel.

Baca Juga: OJK dan KPPU Perkuat Sinergi, Hasilkan Sejumlah Ruang Lingkup Kerja Sama Baru

Sementara itu, pemerintah hingga kini belum mengubah asumsi nilai tukar rupiah yang masih berada di kisaran Rp 16.500 per dolar Amerika Serikat.

"Sampai sekarang pemerintah belum mengubah asumsi makronya, tetap Rp 16.500 per dolar AS. Konsekuensinya memang defisit naik sekitar 0,17% PDB atau sekitar Rp 44,3 triliun, tetapi itu masih dalam batas aman," jelasnya.

Ia mencontohkan, pada APBN 2025 pemerintah semula memproyeksikan defisit mencapai 2,91% PDB. Namun setelah audit, realisasinya tercatat hanya 2,81% PDB.

"Karena itu kami berharap pemerintah tetap melakukan berbagai upaya agar defisit tahun ini bisa ditekan di bawah 2,85% PDB," pungkas Said.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News