KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menepis berbagai isu yang menyebut kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada dalam tekanan berat hingga berpotensi jebol. Menurutnya, kinerja ekonomi dan fiskal nasional hingga kuartal I 2026 justru menunjukkan kondisi yang masih terkendali. Said mengatakan, kritik dan peringatan dari pengamat maupun akademisi terkait kondisi APBN perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap ekonomi nasional.
Namun, ia menilai sejumlah kekhawatiran yang berkembang tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas data fiskal pemerintah saat ini. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu mencapai 5,6% di tengah berbagai tekanan global. Menurutnya, capaian tersebut didorong faktor musiman Ramadan dan Lebaran yang menggerakkan konsumsi rumah tangga, sekaligus menopang sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran.
Baca Juga: Tax Amnesty Berbahaya untuk Petugas Pajak, Begini Penjelasan Menkeu Selain itu, percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. "Belanja pemerintah yang biasanya baru berjalan cepat di kuartal II, namun kali ini bisa lebih cepat," ujar Purbaya dalam keterangannya, Senin (11/5). Ia menjelaskan, belanja pemerintah pada kuartal I 2026 tercatat tumbuh 21,81% secara tahunan (year on year/yoy) dan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26%. Di sisi lain, sejumlah indikator ekonomi lain juga dinilai masih menunjukkan ketahanan, mulai dari surplus neraca perdagangan sebesar US$ 5,5 miliar yang telah terjaga selama 71 bulan beruntun hingga pertumbuhan kredit perbankan yang tetap positif. Dari sisi APBN, Said mengungkapkan pendapatan negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5% yoy. Penerimaan pajak bahkan mencapai Rp 394,8 triliun atau naik 20,7% yoy. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah masih cukup kuat untuk menopang berbagai program prioritas. "Memang ada selisih kurang bayar dan lebih bayar, justru dari selisih itu, pemerintah mendapat surplus kurang bayar Rp 13,38 triliun. Dengan demikian pemerintah masih punya tabungan pajak lagi," katanya. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4% yoy, dengan mayoritas berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,3 triliun.
Baca Juga: Purbaya Akui Ada Risiko Aset Lolos dalam Program Tax Amnesty Belanja tersebut difokuskan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Meski demikian, Said mengingatkan masih diperlukan pembenahan tata kelola di sejumlah kementerian dan lembaga teknis. Percepatan belanja negara itu, lanjut Said, memang membuat defisit APBN melebar menjadi Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun ia menilai angka tersebut masih dalam batas aman karena target defisit APBN 2026 dipatok sebesar 2,68% PDB. Bahkan, ia memperkirakan defisit hingga akhir tahun dapat lebih rendah, yakni sekitar 2,56% PDB atau setara Rp 658,3 triliun. Said juga meluruskan isu yang menyebut saldo APBN 2026 tinggal Rp 120 triliun. Ia menegaskan, saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp 420 triliun masih utuh. Dari jumlah tersebut, Rp 300 triliun hanya dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara sehingga pemerintah tetap memiliki SAL penuh sebesar Rp 420 triliun. Meski optimistis terhadap kondisi fiskal, Said mengakui tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 akan lebih berat akibat kenaikan harga komoditas, tekanan nilai tukar rupiah, serta hilangnya faktor musiman Lebaran. Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan safe mode melalui refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond.
Baca Juga: Survei BI: Persepsi Konsumen Terhadap Ekonomi Menguat, Tapi Penghasilan Melemah "Dengan kebijakan safe mode, dengan serta merta akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiyai biaya dana (cost of fund) yang mahal," imbuh Said. Menurutnya, strategi fiskal ke depan perlu difokuskan untuk memperkuat sektor riil seperti industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan yang menjadi penopang utama perekonomian nasional. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan program quick win yang mampu mendorong investasi, memperluas lapangan kerja formal, serta memperkuat kelas menengah di tengah ketidakpastian global. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 