KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa anggaran penanganan bencana di Sumatera sebenarnya masih tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ia menyebut terdapat dana
on call sekitar Rp 500 miliar yang dapat digunakan untuk merespons kondisi darurat bencana di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Said Abdullah menjawab pertanyaan terkait masih adanya swadaya TNI dalam mobilisasi alat dan sumber daya untuk penanganan bencana di Sumatera.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila koordinasi dan pengajuan anggaran oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lead sector dilakukan secara lebih cepat dan terorganisasi.
Baca Juga: DPR Rapat Bersama Menteri dan Gubernur di Aceh, Apa yang Dibahas? "Saya berharap Menteri Keuangan dan BNPB dapat merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden. Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di tahun 2025," ujar Said dalam keterangannya, Rabu (31/12/2025). Ia menilai Kementerian Keuangan pada prinsipnya dapat memberikan dukungan anggaran dengan cepat, asalkan BNPB mampu mengoordinasikan kebutuhan anggaran secara jelas, termasuk kebutuhan TNI Angkatan Darat dalam pembangunan jembatan darurat atau jembatan bailey di lokasi bencana. Jembatan bailey merupakan jembatan darurat milik Zeni Tempur TNI AD yang dinilai sangat vital untuk membuka akses di kawasan terdampak bencana yang terisolasi. Said menekankan bahwa kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey relatif tidak besar dan seharusnya dapat direalisasikan dengan cepat apabila koordinasi lintas sektor berjalan efektif. "Saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik," katanya. Said juga menyatakan dukungan terhadap langkah TNI AD yang telah memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Baca Juga: Ketua Banggar DPR Ingatkan Larangan Tolak Pembayaran Tunai Rupiah Selain itu, ia mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jumlah jembatan bailey guna membuka akses daerah-daerah terisolasi di Sumatera. Lebih lanjut, Said mengingatkan bahwa kecepatan merupakan kunci utama dalam penanganan bencana. Ia menilai pemerintah tidak boleh terjebak dalam prosedur birokrasi yang berbelit, terutama dalam situasi darurat yang menyangkut keselamatan rakyat. "Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana," terangnya. Ia menambahkan, selain dana on call, APBN 2025 yang segera menutup tahun anggaran juga masih memiliki alokasi dana pada pos Belanja Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dana tersebut, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana di Sumatera apabila Presiden menetapkan Peraturan Presiden terkait penggunaannya.
"Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
