KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Strategi Bank Indonesia (BI) dalam menjaga nilai tukar rupiah mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie Othniel Frederic menilai kebijakan bank sentral selama ini lebih berorientasi pada pengendalian gejolak nilai tukar dibanding menjaga rupiah tetap sejalan dengan fundamental ekonomi nasional. Dolfie mengkritik pendekatan yang menurutnya hanya membatasi pergerakan rupiah pada kisaran plus-minus 5%. Ia menilai pola tersebut berpotensi menyebabkan depresiasi yang terus terakumulasi dalam jangka panjang.
Baca Juga: DSI Berpotensi Dongkrak Penerimaan Negara, Asal Pengawasan Ekspor Berjalan Efektif Menurut Dolfie, apabila pelemahan sekitar 5% dibiarkan terjadi secara berulang setiap tahun, nilai tukar rupiah dapat tergerus signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun. Ia mencontohkan depresiasi yang berlangsung selama lima tahun dapat mencapai sekitar 25%, bahkan mendekati 50% dalam periode satu dekade. "Kalau plus minus 5% berlangsung selama lima tahun, sudah 25% dia terdepresiasi. Kalau 10 tahun, 50% (terdepresiasi). Kalau kita bandingkan nilai tukar rupiah kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang cocok polanya karena BI menggunakan teori mengendalikan gejolak plus minus 5%," ujar Dolfie dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (17/6/2026). Ia mendorong BI untuk lebih menitikberatkan kebijakan moneter pada upaya menjaga nilai tukar sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi. Menurutnya, depresiasi yang terjadi secara terus-menerus akan menciptakan pihak yang memperoleh keuntungan sekaligus pihak yang menanggung kerugian. "Kalau 5% ini berlangsung selama lima tahun, bisa terdepresiasi 25%. Ada pihak yang diuntungkan," katanya.
Baca Juga: DJP Pasang Kuda-Kuda Hindari Shortfall Pajak pada 2026 Menanggapi kritik tersebut, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menegaskan bahwa kebijakan nilai tukar yang diterapkan bank sentral tidak semata-mata berfokus pada pengendalian volatilitas pasar. Aida menjelaskan bahwa menjaga stabilitas nilai tukar merupakan bagian dari mandat BI untuk mempertahankan stabilitas makroekonomi dan mengendalikan inflasi. Menurutnya, nilai tukar yang bergerak jauh dari fundamental ekonomi justru dapat mengganggu kestabilan harga di dalam negeri. Ia mengatakan penentuan nilai tukar fundamental didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi, mulai dari kondisi neraca pembayaran, transaksi berjalan (
current account), arus modal pada financial account, hingga perbedaan inflasi dan prospek pertumbuhan ekonomi dibanding negara mitra. "Ada perbedaan inflasi dengan negara-negara mitra dan juga ada bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Jadi itulah yang mendasari bagaimana kami melakukan nilai tukar fundamental," kata Aida. Lebih lanjut, Aida menjelaskan bahwa proyeksi nilai tukar tidak dapat dipisahkan dari asumsi makroekonomi lainnya seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), kondisi transaksi berjalan, serta aliran modal masuk ke Indonesia. Ia mengungkapkan, meskipun nilai tukar fundamental menjadi acuan dalam kebijakan moneter, pergerakan rupiah dalam praktiknya tetap dipengaruhi berbagai faktor eksternal, termasuk persepsi pelaku pasar dan perkembangan indikator makroekonomi. Menurut Aida, kondisi ekonomi global yang terjadi sepanjang 2026 menjadi contoh bagaimana faktor di luar perkiraan dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar. Ia menyinggung gejolak geopolitik yang muncul pada Februari 2026 yang telah mengubah lanskap perekonomian global sekaligus memengaruhi arus modal yang masuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski menghadapi tantangan tersebut, Aida menegaskan BI tetap berkomitmen menjaga nilai tukar agar bergerak sesuai dengan fundamental ekonomi domestik.
Dalam pelaksanaannya, bank sentral memberikan ruang pergerakan tertentu bagi rupiah melalui koridor yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan koridor tersebut merupakan bagian dari sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed float) yang dianut Indonesia. "Ini kampi perlukan dalam rangka menjaga bagaimana pergerakan tadi tetap terjaga," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News